Jurnal,Manado – Aturan merupakan pedoman yang wajib
ditaati oleh setiap warga. Jika taat aturan maka keamanan dan kenyamanan di
Sulawesi Utara (Sulut), akan dirasakan oleh seluruh warga. Namun disayangkan
Gubernur Sulut Sinyo Hari Sarundajang (SHS), diwilayah bumi nyiur melambai masih
ada sekelompok orang tertentu yang
selalu memaksakan kehendak untuk mencapai tujuan tertentu meskipun melanggar
kaidah yang terlah ditetapkan.
“Tidak ada
larangan untuk melaksanakan pembangunan rumah ibadah baik itu masjid, gereja
maupun tempat ibadah lainnya. Namun semua harus mengikuti mekanisme dan aturan yang
berlaku. Jangan memaksakan kehendak dengan menteror bupati, walikota atau pemimpin
agama untuk menyetujui rencana tersebut yang akhirnya berakibat keamanan
terganggu dan imbasnya pada kita semua,”terangnya.
Ia
mengingatkan kepada walikota dan bupati, kasus yang terjadi di daerah masing –
masing yang bernuansa sarah, wajib dituntaskan.
“Kasus
bitung dan kampung texas dibicarakan kembali, kenapa jadi runyam seperti itu,
apa pokok permasalahannya dan apa yang salah sebenarnya. Kita harus mengikuti instrument
hokum yang berlaku,sebab jika terjadi pembiaran, ini akan membahayakan. Kasus
ini kita kembalikan ke daerah masing – masing. Pemerintah ajak ormas agama,
masyarakat departemen agama dan yang terkait kemudian dibicarakan kembali
sehingga mendapatkan solusi. Ingat musyawarah mufakat diatas segala – galanya,”
kata Sarundajang. Sembari mencontohkan, disulut sudah sejak jaman dahulu
terkenal dengan kerukunan dan toleransi. Warga yang melaksanakan lebaran, warga
Kristen datangi dan mengunjugi untuk saling memaafkan. Pun sebaliknya, natalan
warga muslim datangi saling memaafkan. Pembangunan tempat ibadah baik masjid
maupun gereja, saling bantu, umat islam bawa krikil, pasir sement bagitu juga
pembangunan gereja. Suasana ini harus terus dipertahankan dan terus diciptkan.
Untuk itu
Sarundajang mengingatkan, seluruh tokoh
agama, tokoh masyarakat, pimpinan LSM, menjaga dan mempertahankan stabilitas yang
menjadi perekat anak bangsa.
“Jangan
membiarkan diri kita dipakai orang, dengan kepentingan kita sesaat melupakan
fungsi kita sebagai pemimpin. Setiap
warga masyarakat mampu menahan diri jangan mudah terprovokasi dengan isu
miring. Begitu juga dengan jajaran pemerintahan ditingkat kabupaten/ kota untuk
dapat bekerjasama dengan pihak Kepolisian, TNI dan aparat keamanan lainnya,
secara solid, sinergis saling koordinasi sehingga dapat menciptakan stabilitas
keamanan,” kata Gubernur yang pernah mengamankan konflik Maluku.
Ia juga
mengingatakan kepada para pendatang yang tinggal di sulut, agar menghormati
kultur social dan kearifan local di
sulut. Dan wajib melaporkan diri di pemerintah untuk pendataan. Begitu juga
pemerintah setempat, harus melakukan pengawasan, jika perlu lakukan ronda
ditiap – tiap rumah.(man)