Iklan

August 16, 2015, 08:31 WIB
Last Updated 2015-10-12T15:31:56Z
Nasional

Habibie Larang Keluarkan Izin Pembangunan Karamba Ikan di Danau Limboto

Jurnal,Limboto, Untuk memaksimalkan kembali fungsi Danau Limboto sebagai tempat berkembang biaknya berbagai ekosistim danau, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada dinas terkait untuk tidak lagi mengeluarkan izin pembangunan keramba ikan di Danau Limboto. Larangan itu menurutnya sudah disepakati oleh Bupati Gorontalo dan Walikota Gorontalo sebagai dua daerah kawasan danau.
“Kawasan Danau Limboto terus kita tata untuk menghindari pendangkalan. Tolong jangan dirusak lagi. Pak gubernur juga sudah sepakat dengan pak bupati/walikota, camat dan kepala desa untuk tidak mengizinkan lagi pembuatan keramba ikan di sekitar sini,” terang Rusli Habibie saat menutup lomba perahu dayung di bibir Danau Limboto, Minggu (16/08/2015).
Para nelayan yang terlanjur membuat keramba ikan diberi waktu selama satu musim panen untuk membongkar sendiri kerambanya. Menurutnya, sejak tiga tahun terkahir Danau Limboto terus direvitalisasi dengan menyedot anggaran ratusan Milyar. Hal itu harus mendapat dukungan dari masyarakat khususnya para nelayan setempat.
“Silahkan bapak ibu mencari ikan di sini, tidak dilarang. Tapi tolong dijaga lingkungannya. Saat ini pintu air kita bangun untuk menjaga debit air, lumpur danau kita keruk dan membuat tanggul di bibir danau. Semua itu untuk membuat danau ini tetap terjaga,” imbuhnya.
Eksistensi Danau Limboto sejauh ini menjadi satu dari lima belas danau kritis di Indonesia. Untuk mencegah pendangkalan yang semakin massif, sejak tahun 2012 pemerintah pusat mengucurkan anggaran yang besar untuk merevitalisasi danau kebanggan warga Gorontalo itu.
Tahun 2012 revitalisasi danau menelan anggaran 90 Milyar Rupiah, 2013 sebesar 80 Milyar dan tahun 2014 hingga 2015 masing masing sebesar 88 Milyar dan 38 Milyar Rupiah.

Tahun ini Gubernur Rusli Habibie juga sudah mengusulkan agar dibentuk Otorita Danau Limboto kepada pemerintah pusat. Usulan yang sudah disetuju oleh Presiden RI Joko Widodo itu mengakomodir semua program kementrian/lembaga untuk bersama sama mengeroyok pengelolaan danau. Penghijauan dari hulu hingga hilir danau juga akan dilakukan bekerjasama dengan TNI/Polri.(***)