Dewan Provinsi Laksanakan Reses

Jurnal, Manado - Masa reses dimanfaatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sulawesi Utara (Sulut), untuk menyerap aspirasi di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Seperti yang dilakukan Teddy Kumaat di Kecamatan Malalayang Satu.  Legislatir ini menggelar pertemuan dengan warga di perumahan PDK.

Melalui Kumaat, masyarakat mempertayakan tentang pembangunan sejumlah sarana penting bagi pengembangan bakat dan kreatifitas generasi muda di Manado.

"Kami mempertanyakan soal pembangunan gedung seni yang ada di Kota Manado. Soal pengembangan dunia olahraga yang ada di Manado dimana menurut pengamatan kami sebagai genersi muda untuk dunia olah raga perlu digalakan kembali," kata mantan anggota Paskibraka Sulut, Johar Pantouw.

"Kami juga sangat kecewa seragam Paskibraka hanya diberikan satu seragam. Mengenai masalah air yang yang ada di Malalayang kami minta diperhatikan," keluhnya.

Kumaat sendiri mengaku sangat berterima kasih untuk masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasi. 

"Terkait pembangunan gedung seni, kami sekarang di DPRD provinsi sedang mendata semua gedung yang sudah tidak berfungsi sebagaimana dengan peruntukan. Seperti taman budaya, gedung Pingkan Matindas harus diperbaiki untuk genarasi muda. Agar mereka dapat mengekspresikan bakat dan talenta-talenta muda di Kota Manado," tegas mantan Wakil Walikota Manado ini.

"Soal sarana olahraga, ada salah satu gedung yaitu Youth Center tapi pembangunan gedung itu masih bermasalah. Untuk masalah seragam paskribraka hanya satu, ini menjadi masukan kami di dewan provinsi," jelas politisi PDIP itu.

Hadir dalam kegiatan tersebut, tokoh-tokoh agama, para tokoh masyarakat serta tokoh-tokoh pemuda Malalayang. 

Wakil rakyat Sulut Dapil Manado, Sisca Mangindaan, kali ini turun ke tiga kecamatan. Kecamatan Bunaken, Kecamatan Malalayang Satu dan Kecamatan Mapanget.

Di Kecamatan Bunaken, masyarakat mengusulkan untuk ada pengerukan sungai di wilayah mereka. "Sungai yang ada di daerah kami semakin hari semakin kecil dan dangkal  serta rawan akan banjir," ungkap warga.

Mereka juga mengeluhkan soal Dana Sertifikasi Guru yang sudah hampir delapan bulan belum terbayarkan oleh instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan.

"Kami juga mempertanyakan soal bantuan dari pemerintah untuk anak-anak yang putus sekolah dengan ekonomi yang kurang mampu. Soal bantuan makan bayi, beasiswa bagi mahasiswa yang akan melaksanakan studi akhir. Kami juga mempertanyakan masalah pasar tradisional," keluh mereka.

Menanggapi keluhan warga, Mangindaan mengaku akan meneruskan aspirasi tersebut. Baik ke pemerintah provinsi maupun ke pemerintah kota Manado.

"Untuk masalah pengerukan sungai saya akan membawah aspirasi itu ke perintah kota Manado. Kami DPRD provinsi akan berkomunikasi dengan instansi terkait dalam hal ini dinas PU untuk dapat mecari solusi bersama-sama untuk kenyamanan masyarakat yang ada di bantaran sungai," jelasnya.

"Soal dana sertifikasi guru yang sudah hampir delapan bulan belum diterima oleh guru, saya akan turun bersama Komisi Empat DPRD Sulut dan akan memanggil serta meminta penjelasan itu dari pemerintah kota dan pemerintah provinsi," papar Mangindaan.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, untuk anak-anak yang putus sekolah, itu ada bantuan dari pemerintah dengan Paket C. Program itu diperuntukkan bagi masyarakat yang mau melanjutkan sekolah. Program tersebut tidak dipungut biaya.

"Beasiswa untuk tahap studi akhir, itu semua ada bantuan dari Dinas Pendidikan. Untuk masalah pasar tradisonal saya akan mengecek dengan pemerintah kota Manado," tandasnya.

Di Kecamatan Malalayang, Mangindaan mendengar aspirasi terkait masalah pembagian Beras Raskin. Menurut warga, di Malalayang banyak masyarakat yang ekonomi di bawah belum terdata menjadi penerima raskin. Selain itu warga sering menerima beras dengan kualitas buruk. Ada yang sudah berwarna kuning.

Mangindaan pun mengharapkan aparat lingkungan  mendata kembali masyarakat yang ekonomi di bawah untuk menjadi penerima raskin. "Untuk beras raskin yang sudah berwarna kuning, kami anggota Deprov akan turun langsung ke Bulog untuk mengecek kebenaran pengeluhan masyarakat," tegasnya.

Di Kecamatan Manpanget, Desa Lapangan, banyak warga yang mengeluhkan soal ketersediaan lampu jalan di lorong-lorong. Ada juga pembangunan jalan lorong beberapa ratus meter yang sudah dijanjikan oleh pemerintah namun belum direalisasikan, soal pembangunan tower salah satu provider telekomunikasi, Kartu Sehat dan terkahir mengenai masalah penerimaaan pekerja di bandara Sam Ratulangi yang tidak mengakomodir masyarakat yang ada di seputaran bandara. "Penerimaan pekerjaan juga terkesan tertutup. Kami masyarakat sangat kecewa," ujar ibu Meyti serta tokoh pemuda Frangky.

"Untuk desa Lapangan banyak sekali aspirasi, keluh-kesah masyarakat. Mengenai pembangunan jalan untuk lorong-lorong yang sudah dijanjikan oleh pemerintah kota akan direalisasikan yang sampai saat ini belum ada, saya akan cek lansung ke pemerintah kota Manado, ke dinas Pekerjaan Umum untuk dapat di perhatikan," jelas Sisca Mangindaaan kepada wartawan.

Begitu juga dengan Penerangan jalan di tiap-tiap lorong yang ada di Lapangan, akan ia konfirmasi dengan pemerintah kota. "Untuk pembangunan tower, saya akan cek ke pihak kelurahan serta pemkot Manado untuk kompensasi ke masyarakat di sekitar waktu lalu. Mereka yang menandatangani persetujuan pemasangan tower ini, sampai sekarang masyarakat tidak pernah menerima kompensasi dari salah satu provider tersebut," tegasnya.

"Untuk penerimaan lowongan dari angkasa pura yang terkesan tertutup dan tidak transparan dalam penerimaan pekerjaan serta menerima yang paling banyak orang luar daerah, saya akan berkoordinasi dengan Disnaker untuk dapat memperhatikan. Kami akan memanggil pihak angkasa pura untuk duduk bersama dengan masyarakat dalam memecahkan masalah ini," pungkasnya.

Mangindaan sangat berterima kasih atas semua kehadiran masyarakat selama ia melaksanakan reses. Mulai dari Bailang, Malalayang sampai terakahir di Lapangan. 

Sementara, anggota DPRD Sulut Dapil Bolaang Mongondow Raya, Hj Ainun Talibo, kali ini datang ke wilayah Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Di sana, politisi PPP itu menyerap aspirasi masyarakat yang ada di Desa Tuntung Timur, Desa Buko dan Desa Inomunga.

Kepada wartawan, Ainun mengakui jika saat reses ia banyak kali mendengar pengeluhan mengenai pembangunan irigasi dan permohonan bantuan bibit padi untuk para petani.

“Ada juga permintaan bantuan perahu katinting untuk kelompok nelayan, pembangunan tambatan perahu, bantuan beasiswa bagi mahasiswa dalam tahap studi akhir hingga bantuan pompa air,” papar Ainun.

Istri Bupati Bolmut ini pun mengaku sangat berterima kasih kepada warga yang sudah menyuarakan aspirasi tersebut.

“Saya sangat berterima kasih kepada semua masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasi dan masukan kepada saya. Tentu itu akan diperjuangkan di provinsi,” tandasnya.

“Untuk masalah pembangunan iringasi, saya akan berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini pihak PU provinsi melalui Komisi Tiga DPRD Sulut yang memang mitra kerja mereka. Pembuatan irigasi ini akan saya perjuangkan semaksimal mungkin agar bantuan tersebut benar-benar terealisasi,” kata Ainun.

Untuk bantuan bibit padi, perahu katinting, anggota Komisi I DPRD Sulut tersebut akan berkoordinasi dengan Komisi II. “ Mayoritas masyarakat Bolmut kan bertani dan mereka perlu diperhatikan untuk mendapat bantuan dari pemerintah provinsi. Begitu juga untuk bantuan perahu katinting untuk masyarakat nelayan,” jelas Ketua Tim Penggerak PKK Bolmut itu, sembari menjelaskan bahwa ia telah meminta kepada parawarga segera menyiapkan proposal untuk mengakses bantuan di provinsi.

“Untuk beasiswa itu memang ada bantuan dari pemerintah provinsi bagi mahasiswa tahap studi akhir. Saya sudah meminta agar mereka dapat melengkapi semua syarat yang diminta untuk dimasukan ke provinsi,” tegasnya.

Untuk masalah pompa air, Ainun mengakui akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan provinsi Sulut. “Semua yang menjadi kepentingan masyarakat tentu akan saya perjuangkan untuk kemakmuran masyarakat,” kuncinya.(adv)