Jurnal,Gorontalo- Pemerintahan NKRI di bawah
kepemimpinan Rusli Habibie-Idris Rahim saat ini sudah memasuki tahun keempat
dan salah satu program yang menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur.
Ada beberapa infrastruktur penting yang menjadi prioritas diantaranya
Pembangunan Gelanggang Olah raga-GORR, Pengembangan Bandara Djalaluddin, Pembangunan
Rumah Sakit Tipe B Provinsi Gorontalo, Pembangunan Bendung Randangan,
Pembangunan Waduk Dumbaya Bulan dan Pembangunan jalur Kereta Api.
Upaya
serius Gubernur Gorontalo untuk meyakinkan Pemerintah Pusat akan keseriusan
Pemerintah Gorontalo dalam mendukung pembangunan infrastruktur kereta api ini
akhirnya membuahkan hasil.
"Tahun
ini Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran untuk penyusunan trase dan
DED untuk dua segmen dari total lima segmen yang direncanakan dibangun di
Provinsi Gorontalo dimana pembiayaan seluruh tahapan tersebut akan dialokasikan
melalui APBN."
Demikian
yang dikatakan Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan
Informasi (Hubparkominfo) Provinsi Gorontalo, Sukri Botutihe, disela-sela acara
seminar Laporan Pendahuluan Dokumen Trase dan DED Jalur Kereta Api yang
dilaksanakan pada hari Rabu, (30/09/2015) bertempat di Ruang Rapat Bappeda
Provinsi Gorontalo mengatakan,
Pembangunan
jalur kereta api ini merupakan salah satu bukti karya nyata Gubernur Gorontalo
dalam upaya mengakselerasi pembangunan kereta api di Pulau Sulawesi yang semula
direncanakan akan dibangun pada tahun 2025 dimajukan menjadi prioritas pada
tahun 2015-2019. dan ini pun sudah diakomodir dalam Dokumen Revisi
Masterplan Jalur KA Pulau Sulawesi.
Rapat
yang diinisiasi oleh Dishubparkominfo Provinsi Gorontalo, Bappeda Provinsi
Gorontalo dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan ini, turut dihadiri
oleh SKPD Provinsi dan Kab/Kota serta stakeholder terkait lainnya.
Botutihe
menambahkan, untuk mengakselerasi pembangunan kereta api di Provinsi Gorontalo
ini sangat dibutuhkan sinergitas semua pihak, baik Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah serta semua stakeholder terkait lainnya. Karenanya perlu
dibentuk pokja yang fokus dalam mengawal proses penyusunan dokumen tersebut,
sehingga diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama pembangunan jalur KA di
Provinsi Goorontalo dapat segera direalisasikan.(luq)