Header Ads

Habibie - Rahim Utamakan Program Infrastruktur

Jurnal,Gorontalo- Pemerintahan NKRI di bawah kepemimpinan Rusli Habibie-Idris Rahim saat ini sudah memasuki tahun keempat dan salah satu program yang menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur. Ada beberapa infrastruktur penting yang menjadi prioritas diantaranya Pembangunan Gelanggang Olah raga-GORR, Pengembangan Bandara Djalaluddin, Pembangunan Rumah Sakit Tipe B Provinsi Gorontalo, Pembangunan Bendung Randangan, Pembangunan Waduk Dumbaya Bulan dan Pembangunan jalur Kereta Api.

Upaya serius Gubernur Gorontalo untuk meyakinkan Pemerintah Pusat akan keseriusan Pemerintah Gorontalo dalam mendukung pembangunan infrastruktur kereta api ini akhirnya membuahkan hasil.

"Tahun ini Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran untuk penyusunan trase dan DED untuk dua segmen dari total lima segmen yang direncanakan dibangun di Provinsi Gorontalo dimana pembiayaan seluruh tahapan tersebut akan dialokasikan melalui APBN."

Demikian yang dikatakan Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informasi (Hubparkominfo) Provinsi Gorontalo, Sukri Botutihe, disela-sela acara seminar Laporan Pendahuluan Dokumen Trase dan DED Jalur Kereta Api yang dilaksanakan pada hari Rabu, (30/09/2015) bertempat di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Gorontalo mengatakan,

Pembangunan jalur kereta api ini merupakan salah satu bukti karya nyata Gubernur Gorontalo dalam upaya mengakselerasi pembangunan kereta api di Pulau Sulawesi yang semula direncanakan akan dibangun pada tahun 2025 dimajukan menjadi prioritas pada tahun 2015-2019.  dan ini pun sudah diakomodir dalam Dokumen Revisi Masterplan Jalur KA Pulau Sulawesi.

Rapat yang diinisiasi oleh Dishubparkominfo Provinsi Gorontalo, Bappeda Provinsi Gorontalo dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan ini, turut dihadiri oleh SKPD Provinsi dan Kab/Kota serta stakeholder terkait lainnya.

Botutihe menambahkan, untuk mengakselerasi pembangunan kereta api di Provinsi Gorontalo ini sangat dibutuhkan sinergitas semua pihak, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta semua stakeholder terkait lainnya. Karenanya perlu dibentuk pokja yang fokus dalam mengawal proses penyusunan dokumen tersebut, sehingga diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama pembangunan jalur KA di Provinsi Goorontalo dapat segera direalisasikan.(luq)

No comments

Powered by Blogger.