Iklan

October 20, 2015, 02:02 WIB
Last Updated 2021-01-21T11:51:27Z
Lipsus

Pembahasan KUA PPAS APBD Sulut Tahun 2016

Banggar dan TAPD Duduk Satu Meja

Jurnal,Manado - Rapat Badan Musyawarah (Banmus) Deprov  Sulut, Senin (5/10/2015), memutuskan, pembahasan KUA-PPAS APBD 2016, dimulai Senin (12/10/2015) depan.
Wakil Ketua DPRD Stefanus Vreeke Runtu yang memimpin rapat meminta kepada eksekutif segera memasukkan draff dan dokumen KUA-PPAS APBD 2016 paling lambat Kamis (8/10/2015).
“Draff APBD 2016 sudah diterima Banggar dan seluruh anggota DPRD paling lambat Kamis. Mekanisme pembahasan seluruh TAPD harus hadir, sementara SKPD terkait akan dimintai klarifikasi jika diperlukan,” jelas Runtu .
Lebih lanjut runtu mengatakan kesimpulan rapat, pembahasan APBD akan berlangsung selama 1 pekan.
“Kita tak akan  tergesa-gesa saat pembahasan, juga untuk mengakomodir permintaan komisi tertentu yang memiliki mitra SKPD lebih banyak,” kata  Runtu. 
Sementara dari pihak Pemprov Sulut hadir pula Sekretaris Daerah SR Mokodongan, Kepala Bappeda Roy Roring, Kadispenda Roy Tumiwa, Kepala Inspektorat, Kaban Pengelola Keuangan dan Aset Barang Milik Daerah, Kepala Biro Hukum, para staf lainnya.
Anggota Banggar Rocky Wowor menyorot diperlukannya perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana sekolah di sejumlah daerah di Sulut, ketimbang harus membangun auditorium Unsrat, termasuk juga perhatian pemerintah terhadap rencana pemekaran Provinsi BMR.
Demikian pula anggota Banggar Billy Lombok menyorot perhatian pemerintah bagi pengembangan generasi muda Sulut dan penggunaan Dana Bansos yang tepat sasaran.
Sedangkan Amir Liputo mengangkat permasalahan pembebasan lahan pada pembangunan infrastruktur jalan Ring Road II dan perluasan bandara Miangas yang terdapat di wilayah perbatasan tepatnya di Kabupaten Kepulauan Talaud.
Sekretaris Daerah SR Mokodongan menjelaskan sejumlah program pembangunan yang tertata dan diusulkan pihak eksekutif kepada para anggota Banggar DPRD Sulut. Pembahasan terkait usulan anggaran dan program tersebut, kemudian dibahas secara marathon dalam setiap komisi yang terkait dengan program Pemprov Sulut.(***)