Rapat Pembahasan RAPBD Sulut Tahun 2016 Oleh Komisi - Komisi dan SKPD

TELAH ditandatanganinya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulut tahun anggaran 2016 pekan lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (SULUT), menggelar Rapat Pembahasan Komisi dengan Mitra Kerja SKPD, terkait dengan penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Ranperda APBD provinsi Sulut TA 2016 beberapa hari lalu. Rapat yang digelar selama tiga hari mulai dari tanggal 23 sampai dengan 25 November 2015, berlangsung secara marathon oleh empat komisi yang ada di DPRD Sulut.

Komisi yang membawahi bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM dengan Mitra Kerja Biro Hukum Setdaprov Sulut. Anggota dewan yang terhormat dari Komisi I Netty Pantouw mempertanyakan perihal anggaran untuk pembelian beberapa Meubel dan barang elektronik lainnya seperti Laptop dan Mic Wireless. selain itu juga, Pantouw mengoreksi atas kinerja dari Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulut, Glady Kawatu, terkait dengan buku APBD-P yang sampai saat ini belum ditandatangani oleh pihak eksekutif, sedangkan anggaran sudah dan sementara dipakai oleh eksekutif

Komisi II yang membawahi bidang Perekonomian dan Keuangan dengan mitra kerja Bank Sulut, dimana bank sulut merupakan bank yang mendongkrak daripada belanja dan anggaran APBD. Salah satu anggota dewan yang terhormat dari komisi II Marvel D Makagansa mempertanyakan akan proses rekruitment karyawan dari Bank Sulut sendiri. Menanggapi pertanyaan tersebut Direktur Utama Bank Sulut Johanis Ch. Salibana mengatakan dalam proses perekrutan karyawan bank sulut berdasarkan atas kebutuhan yang diminta, baik yang diminta oleh bagian perencanaan ataupun yang diminta oleh cabang-cabang bank sulut yang tersebar di beberapa daerah.

Komisi III yang membawahi bidang Pembangunan dengan mitra kerja Dinas Pekerjaan Umum, Salah satu anggota dewan yang terhormat komisi III Eddyson M Masengi mempertanyakan perihal sejauh mana pembangunan jalan Ring Road tiga yang sementara dikerjakan oleh PU agar secepatnya bisa digunakan untuk mengurai kemacetan yang ada di kota Manado. Sementara itu menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Pu Ir J E Kenap mengatakan bahwa proses pembangunan jalan ring road tiga sementara dikerjakan, dan secepatnya akan dirampungkan.

Komisi IV yang membawahi bidang Kesejahteraan Masyarakat dengan Mitra kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dalam RKA SKPD tahun 2016 yang disampaikan, Sekretaris komisi IV Fanny H B Legoh meminta kepada Disbudpar agar program-program yang kiranya tidak terlalu signifikan peruntukannya untuk bisa dipangkas atau digeser anggarannya. Fanny mengusulkan alangkah baiknya anggaran yang terlalu signifikan tersebut bisa digeser untuk membuat program ataupun event-event yang bertaraf internasional, agar supaya kebudayaan yang ada di Sulut bisa lebih terkenal lagi didunia internasional,tidak hanya itu juga, nantinya penyelegaraan event tersebut bisa mendukung program dari Pj Gubernur Sulut “Mari Jo Ka Manado”.(adv)