Lumentut : Silahkan Pantau Apakah Dana Pengadaan Mobnas Masuk di RKA ?"
Moniaga : Yang Pasti itu Bukan Dana Siluman
Jurnal, Manado- Alotnya
pembahasan antara banggar DPRD Sulut dan TAPD Pemprov Sulut yang menyebabkan
agenda Paripurna penetapan KUA PPAS tertunda diduga karena hasrat legislator
yang ingin dibelikan mobil dinas. Diketahui sekira 21 wakil rakyat yang belum
memiliki fasilitas mobil dinas.
Selain itu, Deprov juga mengusulkan adanya perjalanan dinas ke luar negeri pada
tahun 2016 nanti.
Informasi yang berhasil didapat dari sumber terpercaya di DPRD Sulut
menyebutkan, karena adanya keinginan mobnas, sehingga akhirnya dalam KUA
PPAS awalnya untuk Sekretariat DPRD Sulut dianggarkan Rp79 miliar
mengalami penambahan Rp10 miliar menjadi Rp89 miliar.
Kabarnya mobnas yang diperuntukan untuk anggota dewan sebanyak 21 orang ini
mendapatkan pagu anggaran sekira Rp250 juta untuk setiap unit kendaraan.
Sehingga dijumlahkan sekira Rp5,2 miliar. Dan sisanya diduga untuk membeli 3
mobnas untuk pimpinan dewan.
Salah satu Wakil Ketua DPRD Sulut, Wenny Lumentut SE ketika dikonfirmasi soal
pengadaan mobnas tersebut. enggan untuk berkomentar lebih karena dirinya tidak
ikut terlibat dalam pembahasan anggaran.
Namun ia mengharap media untuk ikut mengawasi pembahasan dana untuk Sekretariat
Dewan ketika pembahasan dengan komisi satu.
"Media pantau Apakah dana untuk pengadaan mobnas itu masuk dalam RKA,"singkat
Lumentut.
Sementara salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) Juddie Moniaga ketika
dikonfirmasi soal pengadaan mobnas tersebut tak menapik.
” Yang pasti itu bukan dana siluman tapi diprogramkan. Silahkan ikuti saja
dalam pembahasan dengan komisi satu,” papar Moniaga. Sembari menegaskan jika
mobnas itu diperuntukan untuk oprasional.(bin)