Iklan

November 4, 2015, 16:21 WIB
Last Updated 2015-12-11T00:22:47Z
Nasional

E - Monep Gorontalo Jadi Rujukan Nasional dalam Pelaporan Pembangunan Secara Terintegrasi

Koordinasi terkait E - Monep ke kantor LKPP di Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah LOT 11 B Jakarta Selatan
Jurnal, Gorontalo, Dalam rangka sinergitas percepatan pembangunan melalui percepatan realisasi Belanja APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota mantan Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, Dr.H. Muh. Jamal Nganro ST. M.Si yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika. Sementara posisi kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi yang baru dijabat oleh Dr. Wahyudin A. Katili S.STP, MT melakukan koordinasi ke kantor LKPP di Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah LOT 11 B Jakarta Selatan. Adapun tujuan koordinasi yang dilakukan untuk melaporkan perkembangan E-Monep di Provinsi Gorontalo maupun di Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan MoU antara Provinsi dan Kabupaten Kota se Provinsi Gorontalo dalam rangka sinergitas pengendalian pembangunan kabupaten Kota se Provinsi Gorontalo melalui aplikasi E-Monep. Pelaksanaan koordinasi tersebut disambut oleh Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP Bapak Gatot Pambudhi Poetranto, S.Kom, MPM sekaligus anggota TEPRA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran). Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa sinergitas pengendalian pembangunan kabupaten/kota dengan provinsi melalui sistem monitoring dan pelaporan secara elektronik memang sudah sangat terbukti dan diterima oleh pusat dimana Provinsi Gorontalo sudah mendapatkan tempat nomor 1 saat ini dalam sistem pelaporan. Beliau juga mengharapkan pada pemerintahan Jokowi-JK, Provinsi Gorontalo diajak ikut bersama-sama dengan Kantor Staf Presiden, LKPP, Kementerian Keuangan dan Kementerain Dalam Negeri untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota karena aplikasi e-monep yang dikembangkan oleh Provinsi Gorontalo sudah terbukti dan dapat menjadi rujukan Provinsi dan kabupaten/kota lainnya di seluruh indonesia. (luq)