Pembahasan
alot lebih terjadi di Komisi A Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM yang notabene
mempengaruhi terhadap roda pemerintahan baru, terlebih ketika selesai Pemilihan
Walikota (Pilwako) Manado yang akan berlangsung sebentar lagi.
Walau telah
menyelesaikan pembahasan di tingkat komisi, seluruh anggaran yang direncanakan
lewat APBD-Induk 2015 tak semuanya disetujui. Hujan kritik dialamatkan pada
komisi A setelah dua hari pembahasan akhir pekan lalu dinilai tidak terbuka
karena hanya bisa dihadiri PNS Pemkot Manado dan legislator.
"Mereka
seharusnya terbuka karena selain melihat kinerja aparat pemerintah selang 2015,
proyeksi 2016 harus disampaikan." Demikian menurut pengamat pemerintahan
dan politik Manado, Terry Umboh, Minggu (12/11/2015).
Alasannya,
rangkuman informasi layaknya ikut mendapat porsi untuk dipublikasikan, sebab
jika tidak, kesan berikutnya bisa lagi tambal sulam. Dalam komisi tersebut
diisi pembahasan dengan seluruh SKPD serta camat dan lurah.
Kendati
demikian, sejumlah legislator membantah kalau informasi dari komisinya tak bisa
diakses. Ketua DPRD Manado sendiri menuturkan, informasi ditiap komisi layak
dipublikasikan dalam pembahasan dan tetap terbuka.
"Nda
ada hambatan memberi informasi sejauh ini, siapa saja bisa di dalam," seru
Van Bone.
Lain halnya
dengan ruangan Komisi, D, C dan B dimana siapa saja bisa masuk. Di Komisi D,
pembahasan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) tak menemui hambatan
karena dilakoni secara terbuka dan jelas.
"Ia,
kami sudah tahu berdasarkan data yang ada dan selanjutnya pembahasan mengarah
pada peningkatan di 2016 nanti. Dan saya rasa ini penting karena setiap dinas
memaparkan terbuka serta menerima masukkan saat duduk bersama," ungkap
Ketua Komisi D, Apriliano Saerang.
Rencananya,
setelah para legislator berangkat study banding, pembahasan akan segera
diselaraskan sebelum diparipurnakan dalam pekan berjalan ini.(luq)