Iklan

January 19, 2016, 07:08 WIB
Last Updated 2016-01-19T15:08:17Z
Tomohon

Parengkuan Hadiri Rapat Evaluasi RKPD

Jurnal Tomohon - Penjabat Walikota Tomohon Drs Sanny J Parengkuan MAP mengikuti Rapat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 yang dibuka oleh SekretarisProvinsi (Sekprov) Sulut Ir. Siswa R. Mokodongan.
Dalam sambutannya, Mokodongan mengakui dari hasil evaluasi sementara rata-rata didapati pencapaian kinerja Rencana Kerja baru mencapai 80 persen. “Meskipun angka ini relatif cukup baik, tetapi belum maksimal dan masih jauh dari pencapaian yang kita harapkan bersama,” terang Mokodongan, Selasa (19/01/2016) di Graha V Worang, Bumi Beringin.
Pada kesempatan tersebut juga dibahas menyangkut penyelesaian KEK Bitung, mengevaluasi pelaksanan pembangunan di Kab/Kota serta menginstruksikan kepada para kepala daerah untuk menjelaskan kondisi listrik di Sulut.
“Oleh karena itu, mari bersama-sama kita jadikan momentum ini sebagai wadah berbagi ide, gagasan dan informasi serta rekomendasi terkait pelaksanaan RKPD Tahun 2015, agar proses pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang saat ini berlangsung dapat berjalan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan output serta outcome sebagaimana yang diharapkan,” ujar Sekprov ini.
Mokodongan menyebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan  pembangunan daerah lingkup Provinsi, antar Kabupaten/Kotadalam wilayah Provinsi yang dipimpinnya, yang meliputi pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dimana hal ini juga merupakan bagian dari penguatan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan (Binwas) atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam wilayah yang dipimpinnya, guna menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan didaerah, serta mewujudkan keserasian pembangunan antar wilayah, daerahdan kawasan.(rky)