Namun sayangnya, isu yang berhembus di lingkup pemprov dimana kursi orang nomor 3 akan diperebutkan oleh sejumlah pejabat dinilai mengganggu kinerja mereka.
Menurut Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut, DR. Maikel Mamentu, Sekprov merupakan Jabatan yang penting untuk mendukung jalannya roda pemerintahan yang baik.
Oleh karena itu, menurut dia sebelum Pemerintahan yang lama berakhir, alangkah baiknya diberikan kesempatan dan penghargaan kepada Mokodongan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat Tertinggi di jabatan Birokrat.
Menariknya, Mamentu yang juga merupakan Dosen di Fakultas Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini, mengamati rekam jejak Mokodongan saat menjabat Sekprov hingga saat ini.
Tak pelak, sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintahan yang bakal dijalankan oleh OD-SK nantinya, Mamentu mengatakan Mokodongan sebaiknya tetap dipertahankan sebagai Sekprov. Karena menurut dia, putra asli Totabuan Raya itu masih sangat layak untuk menempati kursi orang nomor 3 di Pemprov Sulut, dengan melihat kinerja Mokodongan selama mendampingi Mantan Gubernur Sulut, DR. Sinyo Hari Sarundajang (SHS) dan Wagub Djouhari Kansil maupun Penjabat Gubernur Soni Sumarsono.
"Sekprov itu kan bukan Jabatan Politik. Dia (Sekprov,red) merupakan Jabatan tertinggi di Birokrat, sudah tentu membutuhkan sosok yang dari sisi kapasitas, pengalaman dan profesionalismenya terbilang baik. Nah, Mokodongan masuk di sisi itu semua, jadi menurut saya, Mokodongan masih layak untuk dipertahankan sebagai Sekprov Sulut di Pemerintahan yang baru nantinya," terang Mantan Aktivisi Mahasiswa ini, Rabu (03/02).
Sementara itu, hal senada juga diungkapkan pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka. Jebolan Universitas Gajah Mada Jogjakarta itu memberikan pertimbangan, jika nantinya pemerintahan yang baru melakukan pergantian posisi Sekprov, maka Mokodongan sebaiknya berkiprah di tingkat pusat.
“Alangkah baiknya jika Mokodongan ke pusat, harus mendapat jabatan strategis sebagai Eselon Satu, setara dengan Dirjen, atau dengan kata lain, mendapat promosi di pusat. Jika tidak, lebih baik pak Mokodongan tetap sebagai Sekprov di era pemerintahan yang baru, karena dia (Mokodongan,red) merupakan asset Sulawesi Utara,” ucap Tumbelaka kepada wartawan. (tim)
Oleh karena itu, menurut dia sebelum Pemerintahan yang lama berakhir, alangkah baiknya diberikan kesempatan dan penghargaan kepada Mokodongan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat Tertinggi di jabatan Birokrat.
Menariknya, Mamentu yang juga merupakan Dosen di Fakultas Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini, mengamati rekam jejak Mokodongan saat menjabat Sekprov hingga saat ini.
Tak pelak, sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintahan yang bakal dijalankan oleh OD-SK nantinya, Mamentu mengatakan Mokodongan sebaiknya tetap dipertahankan sebagai Sekprov. Karena menurut dia, putra asli Totabuan Raya itu masih sangat layak untuk menempati kursi orang nomor 3 di Pemprov Sulut, dengan melihat kinerja Mokodongan selama mendampingi Mantan Gubernur Sulut, DR. Sinyo Hari Sarundajang (SHS) dan Wagub Djouhari Kansil maupun Penjabat Gubernur Soni Sumarsono.
"Sekprov itu kan bukan Jabatan Politik. Dia (Sekprov,red) merupakan Jabatan tertinggi di Birokrat, sudah tentu membutuhkan sosok yang dari sisi kapasitas, pengalaman dan profesionalismenya terbilang baik. Nah, Mokodongan masuk di sisi itu semua, jadi menurut saya, Mokodongan masih layak untuk dipertahankan sebagai Sekprov Sulut di Pemerintahan yang baru nantinya," terang Mantan Aktivisi Mahasiswa ini, Rabu (03/02).
Sementara itu, hal senada juga diungkapkan pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka. Jebolan Universitas Gajah Mada Jogjakarta itu memberikan pertimbangan, jika nantinya pemerintahan yang baru melakukan pergantian posisi Sekprov, maka Mokodongan sebaiknya berkiprah di tingkat pusat.
“Alangkah baiknya jika Mokodongan ke pusat, harus mendapat jabatan strategis sebagai Eselon Satu, setara dengan Dirjen, atau dengan kata lain, mendapat promosi di pusat. Jika tidak, lebih baik pak Mokodongan tetap sebagai Sekprov di era pemerintahan yang baru, karena dia (Mokodongan,red) merupakan asset Sulawesi Utara,” ucap Tumbelaka kepada wartawan. (tim)
