Jurnal, Manado-Taufik Tumbelaka salah satu pengamat politik
dan pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut) memberikan tanggapan berbeda terkait
perolegan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) RI.
Menurutnya
perolehan WTP tidak menjamin bersihnya suatu pemerintahan.
"Tentunya
patut diapresiasikan karena itu menunjukan upaya yang serius Pemprop Sulut
dalam hal tata kelola keuangan dan aset secara administratif. Namun tentunya
Opini WTP tidak dapat diartikan tidak terjadi penyimpangan atau bahkan tidak
terjadi penyalahgunaan. Ini disebabkan BPK punya kendala dalam hal keterbatasan
auditor dan waktu saat pemerikasaan yang menyebabkan tidak seluruh item
diperiksa,"tukas Tumbelaka.
Namun
kedepannya menurut putra mantan gubernur pertama di Sulut ini, Pemerintah jangan cuma fokus melihat dan
memperhatikan BPK, bagaimana dengan data kemiskinan versi BPS dimana per
2014-2015 kemiskinan di Sulut terus meningkat.(bin)