Iklan

August 22, 2016, 00:08 WIB
Last Updated 2021-01-21T13:25:34Z
Politik

Lombok Reses di Mitra, warga minta perhatian untuk Pertanian, Rumah sakit dan UMKM


Jurnal, Manado-Anggota DPRD Sulut Billy Lombok, memanfaatkan masa reses ke 2 tahun 2016 dengan menyerap aspirasi masyarakat yang ada di Kabupaten Mitra, Senin (22/8). Reses digelar dibeberapa titik seperti desa Mundung, Wawali Ratahan, dan desa Kuyanga. Adapun keluhan yang diterima Lombok yakni terkait pupuk pertanian, rumah sakit dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).


"Warga desa Mundung mengeluhkan harga pupuk berada di angka 200rb, pupuk di agen tidak tersedia tapi justru di non agen tersedia melimpah. Warga di desa mundung meminta kejelasan pasar desa, fungsi dan peruntukkannya, juga di tiap desa sudah memiliki Badan usaha milik desa yang legalitasnya oleh undang undang tapi selama ini dirasa belum ada kepedulian pemerintah" 

Tidak hanya itu, masalah pasar di desa mundung juga mendapat sorotan, pasalnya adanya pungutan agar diteruskan kepada, instansi, serta jenis pungutannya seperti apa. Kita bersyukur pak bupati punya perhatian dan keseriusan membangun infrastruktur di mitra sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan serta menyaksikan sendiri pembangunan di mitra yang berlangsung pesat, tinggal mungkin lokasi wisata dan melengkapi sarana kesehatan dan terpenting sumber daya manusianya, hingga program ODSK terimplementasi dengan baik. Lebih parah lagi  warga mengeluhkan tentang pungutan yang sering di alamatkan kepada masyarakat ketika akan menerima atau melobi bantuan semacam pupuk dan bibit, demikian juga dengan masyarakat di kelurahan wawali ratahan yang mengeluhkan sulitnya mendapat bibit seperti bibit tomat, cengkih, pala, vanili.  Masyarakat juga meminta agar pemerintah provinsi membantu rumah sakit di Mitra agar fasilitas dapat dilengkapi karena saat ini masih dalam bentuk bangunan.

Politisi Partai Demokrat ini menjanjikan kepada warga untuk meneruskan aspirasi-aspirasi tersebut di gedung cengkih,

 "Terkait hal-hal tersebut ini akan di tindak lanjuti secara serius, ada yang merupakan kewenangan kabupaten, ada yang bagian tugas dari provinsi" tandasnya.(bin)