Iklan

August 9, 2016, 05:33 WIB
Last Updated 2021-01-21T13:25:33Z
Politik

Megawati: Pentingnya etika politik


Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto didampingi pengurus DPD PDIP Sulut saat konpress

Jurnal, Manado - Dalam konfrensi pers yang disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai  Rapat Kerja 



Daerah (Rakerda) PDI Perjuangan yang dihadiri oleh seluruh Ketua DPD PDI Perjuangan se Indonesia Timur (Intim), Selasa (09/08) di Grand Kawanua Internasional Convention (GKIC) Kairagi Manado.


Melalui Sekjen, Ketum menegaskan pentingnya etika politik atau politik yang membangun peradaban harus dilandasi oleh idealisme politik yang dilandaskan pada keyakinan ideologi dan etika politik itu sendiri. “Pernyataan dari Ketum ini penting, karena ada kecenderungan kekuasaan hanya dipakai untuk kekuasaan itu sendiri. Modus-modus penguasa dengan menggunakan jalan pintas dengan menggunakan berbagai macam cara cenderung dihalalkan,” ujarnya.


Makanya lanjut Sekjen, diingatkan tadi (kemarin) kepada seluruh kader agar diingat etika politik tersebut. PDI Perjuangan juga diingatkan untuk bergerak lebih cepat dan optimal untuk menjaga seluruh komitmen kerakyatan dari PDI Perjuangan. Karena itu gotong royong antar Kader PDI Perjuangan harus dikedepankan, mengingat PDI Perjuangan ada di dalam partai pemerintah.  “Kami menjadi  partai pengusung pertama pemerintahan Jokowi-JK, sehingga kami harus memberikan dukungan sebaik-baiknya, dengan bergerak lebih cepat dan lebih optimal,” lugasnya.


Sekjen juga mengatakan bahwa Ketum menghaimbau  kepada seluruh kader partai agar tidak menyalahgunakan kekuasaan agar berdisiplin. “Kekuasaan bukan sebagi jalan pintas untuk mencari harta, mencari uang. Tetapi kekuasaan justru harus diabdikan kepada kepentingan rakyat itu sendiri,” ujarnya lagi.


Lanjut kata Sekjen, Ketum juga memberikan penjelasan bagaimana konsepsi pola pembangunan nasional semesta berencana, harus dijalankan melalui sinergi tiga pilar partai antara strukrural partai, legislative partai dan eksekutif partai, harus sama-sama memegang konsepsi pola pembangunan nasional semesta berencana tersebut. Sehingga kerjasama antara kepala daerah itu sangat penting. Ada kerjasama secara vertical, antara bupati dari PDI Perjuangan, gubernur, presiden yang berasal dari poros politik yang sama, bukan diistimewakan tetapi untuk mendukung efektivitas kerja pemerintahan. 


“Contohnya, satu daerah yang merupakan lumbung pangan, surpluss beras, kemudian bekerjasama dengan daerah yang kekurangan beras,” jelasnya.



Dan harapan-harapan Ketum terhadap kepemimpinan baru di Sulut, yakni kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, diharapkan kepemimpinan baru tersebut betul-betul mampu menjabarkan politik yang membumikan seluruh  ideologi partai. Sengaja didalam Rakerda ini, dihadirkan juga seluruh ketua DPD PDI Perjuangan dari Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua, NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulteng, Sultra. 



Seluruh hadir untuk menunjukkan inilah satu kesatuan PDI Perjuangan dengan semangat gotong royong yang ada. Mengingat, ini adalah tantangan terbesar bagi PDI Perjuangan ketikaberada dalam pemerintahan, untuk seluruhnya mewujudkan gambaran kekuasaan yang berwujud kepada wong cilik. 



Demikian pokok-pokok arahan dari Ketum Megawati Soekarno Putri, beberapa arahan yang menggembleng semngat dan militansi kader-kader PDI Perjuangan untuk tetap setia dijalan ideologis. Didalam menggambarkan politik yang berkebudayaan. Didalam Pilkada kita harus solid, didalam Pilkada juga kita harus menunjukkan karakter kita sebagai partai yang telah kenyang didalam seluruh perbuatan politik Indonesia, tetapi Ketum juga mengingatkan tentang soliditas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. 



Bahwa ini merupakan satu paket, jadi harus digunakan sebaik-baiknya karena ini merupakan kesempatan, PDI Perjuangan akan memberikan kesempatan, seseorang yang dinilai baik oleh rakyat, seseorang yang mengabdikan kekuasaannya untuk kepentingan rakyat untuk mendapatkan kepercayaan, kalau perlu menjabat dua periode, tapi seluruh basis yang dipakai adalah seluruh basis kepercayaan itu sendiri.(bin)