 |
| Gubernur saat menerima RAPBD 2017 |
Jurnal, Manado-Peringatan keras Gubernur Olly Dondokambey menyasar para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Pimpinan instansi diminta serius dan tidak mangkir selama pembahasan Rancangan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut.
Usai ditandatanganinya nota kesepahamam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon APBD Sementara (KUA-PPAS), langkah selanjutnya akan mempersiapkan penjabaran dalam RAPBD 2017. RAPBD tersebut akan disampaikan lewat pembahasan di tiap-tiap komisi DPRD Sulut. Terkait dengan itu, gubernur menghimbau kepada seluruh kepala SKPD Pemprov Sulut dapat memberi perhatian lebih dalam penyusunan RAPBD.
Usai ditandatanganinya nota kesepahamam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon APBD Sementara (KUA-PPAS), langkah selanjutnya akan mempersiapkan penjabaran dalam RAPBD 2017. RAPBD tersebut akan disampaikan lewat pembahasan di tiap-tiap komisi DPRD Sulut. Terkait dengan itu, gubernur menghimbau kepada seluruh kepala SKPD Pemprov Sulut dapat memberi perhatian lebih dalam penyusunan RAPBD.
“Serta tidak melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah selama penyusunan dan pembahasan RAPBD berlangsung bersama dengan DPRD Sulut,” ucap gubenur saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna Penandatangan Nota Kesepahaman KUA-PPAS, Senin (14/11), di ruang sidang paripurna kantor dewan Sulut.
Ia menjelaskan, warning yang ditujukan kepada tiap SKPD, menjadi juga catatan bagi gubernur dan wakil gubernur mengontrol para pimpinan di instansi pemprov Sulut.
Ia menjelaskan, warning yang ditujukan kepada tiap SKPD, menjadi juga catatan bagi gubernur dan wakil gubernur mengontrol para pimpinan di instansi pemprov Sulut.
“Dalam rangka pembahasan RAPBD ini, kalau kepala SKPD-nya tidak hadir, tolong pak ketua (Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, red) informasikan kepada gubernur,” ucap Olly dengan nada tegas.
Dukungan penuh terhadap peringatan gubernur ini pung ikut mengalir dari anggota DPRD Sulut, Rocky Wowor. Menurutnya, apa yang sudah disampaikan gubernur, memang sudah seharusnya demikian. Ini agar supaya proses pembahasan berjalan dengan lancar. Kalau pembahasannya focus maka akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar pro terhadap rakyat.
“Saya mendukung apa yang disampaikan pak gubernur. Bahwa mereka tidak boleh berangkat selama pembahasan,” tutup politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.(bin)
“Saya mendukung apa yang disampaikan pak gubernur. Bahwa mereka tidak boleh berangkat selama pembahasan,” tutup politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.(bin)