Anggota DPRD Sulut Rita Lamusu dan Rocky Wowor |
Jurnal, Manado – DPRD Sulut dukung kebijakan pusat soal
wacana penghapusan ujian nasional (UN). Dimana, UN dinilai kurang efektif
menjadi evaluasi hasil pendidikan dan penentu kelulusan.
Anggota
Komisi IV Rita Lamusu Manoppo mengatakan, wacana ini sudah tepat.
“Saya setuju
langkah yang akan diambil pemerintah pusat ini. Karena, saya menilai UN ini
tidak adil. Banyak siswa yang sudah belajar dengan baik, tapi gara-gara UN
mereka tidak lulus. Apalagi, UN ini sering diwarnai kecurangan,” katanya,
kepada awak media, Rabu (30/11/2016).
Politisi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, UN sebagai ajak pertaruhan harga
diri sekolah dan guru-guru.
“Realita
dilapangan, saat UN siswa tinggal menunggu kunci jawaban. Ini akbiat dari
desakan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas), ke kepala sekolah (kasek), kemudian
kesek mmeneruskan kepada guru-guru. Akibatnya, guru-guru yang kelimpungan
mengerjakan soal dan memberikan kunci jawaban. Faktor ini dikarenakan target
kelulusan dan gengsi nama baik sekolah,” tutur Legislator Dapil Bolmong Raya
itu.
Lanjut dia,
jika memang UN ini dihapus dan penentu kelulusan di limpahkan ke daerah.
“Maka, SDM
guru-guru harus diperhatikan. Infrastruktur sekolah harus dibenahi agar lebih
baik. Yang peling penting pendidikan karate dan moral. Saya sangat menyayangkan
sikap generasi muda saat ini yang sudah jauh dari budipekerti. Ini kuncinya,”
sebut Rita.
Sedangkan,
Sekretaris Komisi II Rocky Wowor walapun bukan bidangnya menilai, DPRD masih
akan melihat perkembangannya kedepan.
“Kalau
seandainya disahkan, saya pada dasarnya setuju. Karena, pendidikan di luar
negeri apalagi negara yang maju tidak mengenal istilah UN. Disamping itu SDM
harus dibangun,” sebut politisi PDIP itu.(bin)