Header Ads

Legislator PKS dan PDIP Setuju UN Dihapus


Anggota DPRD Sulut Rita Lamusu dan Rocky Wowor

Jurnal, Manado – DPRD Sulut dukung kebijakan pusat soal wacana penghapusan ujian nasional (UN). Dimana, UN dinilai kurang efektif menjadi evaluasi hasil pendidikan dan penentu kelulusan.

Anggota Komisi IV Rita Lamusu Manoppo mengatakan, wacana ini sudah tepat.

“Saya setuju langkah yang akan diambil pemerintah pusat ini. Karena, saya menilai UN ini tidak adil. Banyak siswa yang sudah belajar dengan baik, tapi gara-gara UN mereka tidak lulus. Apalagi, UN ini sering diwarnai kecurangan,” katanya, kepada awak media, Rabu (30/11/2016).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, UN sebagai ajak pertaruhan harga diri sekolah dan guru-guru.

“Realita dilapangan, saat UN siswa tinggal menunggu kunci jawaban. Ini akbiat dari desakan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas), ke kepala sekolah (kasek), kemudian kesek mmeneruskan kepada guru-guru. Akibatnya, guru-guru yang kelimpungan mengerjakan soal dan memberikan kunci jawaban. Faktor ini dikarenakan target kelulusan dan gengsi nama baik sekolah,” tutur Legislator Dapil Bolmong Raya itu.

Lanjut dia, jika memang UN ini dihapus dan penentu kelulusan di limpahkan ke daerah.

“Maka, SDM guru-guru harus diperhatikan. Infrastruktur sekolah harus dibenahi agar lebih baik. Yang peling penting pendidikan karate dan moral. Saya sangat menyayangkan sikap generasi muda saat ini yang sudah jauh dari budipekerti. Ini kuncinya,” sebut Rita.

Sedangkan, Sekretaris Komisi II Rocky Wowor walapun bukan bidangnya menilai, DPRD masih akan melihat perkembangannya kedepan.

“Kalau seandainya disahkan, saya pada dasarnya setuju. Karena, pendidikan di luar negeri apalagi negara yang maju tidak mengenal istilah UN. Disamping itu SDM harus dibangun,” sebut politisi PDIP itu.(bin)

No comments

Powered by Blogger.