Header Ads

Tombeng: Bayar Gaji THL Bukan Alasan Sekolah Pungut Komite

Jurnal, Manado - Meski sudah ada larangan untuk memungut uang komite, masih saja ada sekolah SMA/SMK Negeri di Sulawesi Utara (Sulut) khususnya di kota Manado yang memungut uang komite kepada siswanya, dengan alasan untuk membayarkan gaji Tunjangan Harian Lepas (THL) atau gaji para guru honor.

Terkait hal tersebut, Personil Komisi IV Deprov Sulut, Herry Tombeng mengatakan, saat ini SMA/SMK sudah menjadi kewenangan dari Provinsi , sudah di program dan dianggarkan.

“Saat ini sudah ada aturan-aturan baru, jadi sebenarnya komite sudah tidak berfungsi. Tidak perlu lagi ada komite, kecuali komite hanya untuk mendorong kualitas belajar mengajar, namun jangan dipaksakan kepada orangtua dan menetapkan sekian rupiah per bulannya,” ujar Politisi Partai Gerindra ini, kemarin.

Tombeng pun meminta agar ditinjau kembali jika ada komite-komite dilingkungan sekolah. Semua pungutan liar saat ini sudah dilarang, dengan alasan apapun. “Kalau masih ada system tagihan dari komite ke orangtua murid itu jelas sudah Pungli. Dan itu sudah menjadi suatu pelanggaran,” tegasnya.
Lanjut kata Tombeng, di Dinas Pendidikan sudah dianggarkan di APBD 2017 sebanyak Rp 1,3 Triliun untuk pendidikan, jadi bukan sedikit uangnya.

“Program OD SK untuk pendidikan itu sangat luar biasa, jadi perlu kita apresiasi. Anggaran yang tertata di pendidikan bukan hanya 20 persen saja, tapi mencapai 30 persen dari APBD. Kebijakan OD SK sangat luar biasa, menjadikan orang Sulut lebih pintar, jadi jangan ada lagi Pungli di sekolah,” tandasnya. (Bin)

No comments

Powered by Blogger.