Jurnal, Ratahan - Jumat 21/4 bertempat di ruang sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Bupati James Sumendap SH menyampaikan Tanggapan atas Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) tahun 2016.
SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 27 AYAT (2), KEPALA DAERAH MEMPUNYAI KEWAJIBAN MEMBERIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA DPRD. KEWAJIBAN TERSEBUT TELAH KAMI PENUHI DENGAN MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 27 MARET 2017.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH INI DIMAKSUDKAN SEBAGAI PERWUJUDAN KEWAJIBAN KEPALA DAERAH UNTUK MELAPORKAN CAPAIAN KEBERHASILAN DAN KENDALA DARI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEPADA DPRD YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR MELAKUKAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEBAGAI BAHAN PEMBINAAN LEBIH LANJUT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
ADAPUN RUANG LINGKUP DARI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN, YANG TELAH SAYA SAMPAIKAN, SESUAI AMANAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 MELIPUTI : ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAH DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SECARA MAKRO, TERMASUK PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI, PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN. KESEMUANYA INI TELAH KAMI SAJIKAN DALAM BUKU LAPORAN TAHUN ANGGARAN 2016 YANG TELAH DISAMPAIKAN SERTA DI BAHAS OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG TERHORMAT.
DAN SETELAH MELALUI BERBAGAI PROSES, SAMPAI PADA PEMBAHASAN DI TINGKAT PANITIA KHUSUS MAKA PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, LKPJ TERSEBUT TELAH DISAMPAIKAN KEMBALI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DALAM BENTUK KEPUTUSAN YANG BERISI REKOMENDASI SERTA CATATAN-CATATAN, ANTARA LAIN :
1. PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG MELEBIHI TARGET MERUPAKAN SEBUAH PRESTASI BAGI PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, DENGAN TARGET PAD PADA TAHUN 2016 RP.15.616.300.000 DAN TERCAAI MELEBIHI TARGER SEBESAR RP.19.234.933.804 ATAU PENCAPAIAN MENCAPAI 123,17%. NAMUN PENDAPATAN DARI RETRIBUSI DAERAH YANG DIANGGARKAN SEBESAR RP.591.300.000, DENGAN PENCAPAIAN TARGET SEBESAR RP. 467.581.500 ATAU PENCAPAIAN SEBESAR 79,08 %. DPRD BERHARAP JENIS RETRIBUSI YANG MEMILIKI POTENSI BESAR KEDEPAN PERLU DIKAWAL DAN DILAKUKAN INTENSIFIKASI SECARA MAKSIMAL AGAR CAPAIAN TARGETNYA BISA OPTIMAL.
2. DENGAN PENGELOLAAN BELANJA DAERH TAHUN 2016, DIANGGARKAN RP. 879.938.701.378 BERHASIL DIREALISASIKAN SEBESAR RP. 791.678.225,192 ATAU PENCAPAIAN 89,97%. KARENA BELUM OPTIMAL PENGEINTEGRASIAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH, MENGAKIBATKAN KURANG OPTIMALNYA IMPLEMENTASI MEKANISME PROSES PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, HINGGA PELAPORAN KEUANGAN. DPRD BERHARAP ADANYA PENYEMPURNAAN LAGI DARI SISI MEKANISME PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN SAMPAI PADA PELAPORAN KEUANGAN YANG MENCAKUP SELURUH PERANGKAT DAERAH YANG ADA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.
3. PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, OLEH KARENA ITU DPRD MEMINTA KEPADA PEMERINTAH UNTUK MEMACU KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA AGAR KINERJA DAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT DAPAT MENINGKAT.
4. PERIKANAN LEBIH DITINGKATKAN PROGRAM YANG ADA DIPESISIR PANTAI NELAYAN-NELAYAN MOHON DIPERHATIKAN.
5. TINGKATKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK PENANGANAN WILAYAH PESISIR DAN PANTAI DENGAN CARA MEMPERKAYA JENIS-JENIS PROGRAM UNGGULAN BAIK PENANGANAN MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN.
6. KEBERADAAN SATPOL PP DALAM MENEGAKKAN KETERTIBAN DAN PELAKSANAAN PERDA SANGAT PENTING. DALAM BEBERAPA TAHUN TERAKHIR INI, KINERJA SATPOL PP MASIH SANGAT JAUH DARI HARAPAN, ATAS KONDISI TERSEBUT DPRD MEMINTA KEPADA PEMERINTAH UNTUK LEBIH MENINGKATKAN KINERJAN SATPOL PP DAN ADANYA PENDIDIKAN DAN LATIHAN DASAR AGAR KEDISIPLINAN DAN PENEGAKAN BISA DILAKUKAN SECARA MAKSIMAL.
7. PEMERINTAH DAERAH PERLU MELAKUKAN ANALISIS POTENSI-POTENSI YANG ADA DI DAERAH DAN MENGEMBANGKAN POTENSI TERSEBUT SEBAGAI PEMASUKAN DAERAH, SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN PEMASUKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
8. BELUM ADANYA LEMBAGA YANG KHUSUS MENANGANI PELATIHAN-PELATIHAN BAGI ANGKATAN KERJA DAN PENCARI KERJA, MAKA DPRD BERHARAP PEMERINTAH DAPAT MEMBENTUK LEMBAGA YANG KHUSUS MENANGANI PELATIHAN-PELATIHAN BAGI ANGKATAN KERJA HARUS MENJADI PRIORITAS DI DALAM UPAYA MENANGGULANGI ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA SERTA MAMPU MENCIPTAKAN TENAGA-TENAGA KERJA PROFESIONAL.
9. DPRD BERPENDAPAT AGAR GENERASI MUDA DAPAT DIARAHKAN KE PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG BERMUTU DAN BERPRESTASI. PEMERINTAH DAERAH SECARA TERARAH MENGGERAKKAN CABANG OLAH RAGA BERPRESTASI YANG DIHARAPKAN DAPAT DIIKUTSERTAKAN PADA PESTA OLAHRAGA BAIK LOKAL, REGIONAL MAUPUN NASIONAL SEPERTI PORDA DAN PON.
10. DPRD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA MENDUKUNG PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MEMPERTAHANKAN OPINI DARI BPK YANG LEBIH BAIK YAITU WAJAR TANPA PENGECUALIAN.
Rapat Paripurna Istimewa tersesut dihadir oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Amurang, Ketua Pengadilan Negeri Tondano, Dandim 1302 minahasa, Kapolres Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara, Danlantamal Bitung di Minahasa Tenggara, Sekertaris Daerah Minahasa Tenggara serta Para Asisten,Staf Ahli, Kepala SKPD,Kepala Bagian dan Para Camat juga Staf Khusus Bupati Mitra,Staf Ahli Fraksi DPRD, Tokoh Agama,Tokoh Masyarakat, Pimponan Ormas, LSM dan Unsur Pers. (hak/ADV)