"Semua perangkat daerah agar lebih siap dalam pemeriksaan dari BPK. Jangan ada yang jadi penghalang untuk Minahasa Tenggara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian," tegas sekda saat mendapampingi Wakil Bupati Ronald Kandoli saat penyerahan LKPD ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Senin(03/04/17).
Dia menuturkan, semua kepala perangkat daerah wajib mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung dalam pemeriksaan tersebut."Termasuk mengawal para bawahannya, baik itu sekretaris, bendahara, dan pejabat penatausahaan keuangan yang ada di masing-masing perangkat daerah," Liwe.
Lanjut menurut sekda Liwe, dia akan mengawasi langsung proses pemeriksaan tersebut dengan terus berkoordinasi dengan para auditor dari BPK."Saya perlu ingatkan juga bagi para pejabat perangkat daerah, proses pemeriksaan ini akan dipantau langsung oleh bupati dan wakil bupati," katanya.
Ditambahkannya, akan ada sanksi yang akan diberikan kepada para pejabat jika dalam pemeriksaan keuangan tersebut tidak kooperatif."Saya ingatkan juga bagi para pejabat, melihat pengalaman pada saat pemeriksaan pendahuluan ada beberapa pejabat yang tidak kooperatif dan dikenakan sanksi. Makanya pada pemeriksaan ini juga bagi para pejabat yang tak kooperatif akan diberikan sanksi, karena pada tanggal 5 april mendatang tim pemeriksa dari BPK akan memulai pemeriksaan di Mitra," tambahnya. (hak)