Jurnal, Manado-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa diminta harus aktif mengontrol serta sosialisasi penyaluran dana desa dari Pemerintah Pusat.
Pasalnya, dana yang diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut, rawan disalah manfaatkan oleh oknum yang tak bertanggung-jawab.
"Pemkab Minahasa harus turun mengkontrol dan sosialisasi dana tersebut, agar penyalurannya tidak disalahgunakan," ujar personil DPRD Sulut, Jenny Mumek belum lama ini, Minggu (14/5)
Mumek pun mengingatkan, pemerintah setempat dalam hal ini Hukum Tua, harus hati-hati dalam penyaluran dan desa tersebut.
"Pemerintah terkait dalam pengelolaan dana desa harus hati-hati, perlu ada keterbukaan kepada masyarakat supaya penggunaannya demi kesejahteraan masyarakat desa," pungkas Mumek.
Diketahui sebelumnya, warga Desa Kalasey II Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, mendatangi DPRD Sulut yang mengadukan soal adanya penyalahgunaan dana desa.
Warga tersebut membawa beberapa bukti dan laporan pemerintah desa yang dianggap telah menyalahgunakan dana desa, termasuk banyak kegiatan-kegiatan yang dinilai sangat fiktif dalam laporan-laporan tersebut.
“Oknum aparat pemerintah yang membongkar masalah ini. Data itu banyak laporan-laporan yang diduga fiktif. Ketika pihak warga ingin melapor ke pemerintah kabupaten, justru salah satunya dituduh melakukan pencemaran nama baik. Kami jelas membawa barang bukti,” ujar warga saat mendatangi DPRD Sulut belum lama ini.
Temuan laporan tersebut bukan hanya tahun 2015 melainkan pula tahun 2016. Saat masyarakat melapor ke pemerintah kabupaten, bupati telah menegaskan, tidak hanya memecat oknum Kumtua itu tapi juga akan menangkapnya.
“Bupati telah menyatakan akan menangkap oknum hukum tua desa itu tapi sampai sekarang belum bahkan dia masih terpilih lagi yang sebentar lagi akan segera dilantik,” ungkap warga yang saat itu diterima langsung oleh personil DPRD Sulut, Fanny Legoh.(bin)