Jurnal,Manado - Forum Diskusi Media Workshop Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi Utara atas LKPD Provinsi Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara T.A 2016 di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Utara bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui tugas BPK yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Demikian dikatakan Kepala Perwakilan BPK Sulut Tangga M. Purba, saat memberikan sambutan, Rabu, (04/10/2017).
Menurutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
"Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK di setiap kabupaten/kota. Peta-peta daerah ada 16 entitas kabupaten/Kota dan Provinsi Khususnya untuk laporan keuangan tahun anggaran 2016. Termasuk menemukan masalah dalam pengelolaan keuangan dan bagaimana permasalahan itu nantinya bisa di tidak lanjuti oleh masing-masing Kepala Daerah demi menuju pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel” ujar Purba.
Data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut masih terdapat 62,34 persen temuan di Pemda baik pemerintah provinsi, Kabupaten dan Kota itu masih ditindaklanjuti diantaranya masalah aset dan perjalanan dinas/tiket travel.
Purba juga menambahkan peningkatan kinerja dan evaluasi program pembangunan, harus menjadi fokus kebijakan kepala daerah sebagai upaya peningkatan pengelolaan keuangan yang akuntabel di satu daerah. Untuk itu pihak BPK telah melakukan pertemuan bersama Kepala Inpektorat diseluruh entitas yang ada di Sulawesi Utara.
"Kita undang Sekda, Kepala daerah termasuk juga bagian keuangannya supaya masalah-masalah yang menyangkut kerugian negara untuk segera ditindak lanjuti, jadi yang menyelesaikan permasalahan itu adalah Pemda itu sendiri dan BPK tugasnya hanya memantau”pungkasnya.
Turut serta menjadi nara sumber dalam kegiatan ini Ida Irawati Kepala Subauditorat Sulut I dan Amin A. Bangun Kepala Subauditorat Sulut II yang dipandu oleh moderator AG. Haryanto yang adalah Kapala Bagian Hukum BPK RI Perwakilan Sulut.(man)