Jurnal,Manado - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sepakat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada melandainya angka kemiskinan.
Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey SE membeber capaian ekonomi di 2017, sebesar 6,4% dan inflasi yang terkendali di level 2,44%.
Menariknya, Gubernur merinci jawaban poin demi poin secara lugas. yakni mulai penyediaan infrastruktur dasar masyarakat yang dikedepankan, pendidikan hingga tentang perizinan tambang yang tak akan pernah dikeluarkan di sepanjang pemerintahannya.
Tak itu saja Gubernur juga mengatakan bagi pelaku usaha minuman yang tak mengikuti standar ketentuan siap-siap untuk diberikan sanksi tegas. "Apabila ada yang berani gunakan metanol, pabrik saya minta ditutup nyanda ada ampun lagi," tegasnya.
Selain itu untuk sektor pendidikan, gubernur menyatakan akan berupaya meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan beasiswa studi ke Cina dan Amerika Serikat. "Untuk hal ini sangat dibutuhkan dukungan CSR dari perbankan. Dalam hal ini Bank SulutGo," ujarnya seraya menambahkan tentang peningkatan kinerja 'torang pe bank'.
"CSR kita sinergikan. Sehingga manfaat dana kelihtan hasilnya. Misalnya tahun ini kita akan perbaiki rumah-rumah produksi kacang goreng. Karena turis ingin lihat tempat songara kacang, nah kita kerjasama dengan BSG, CSR nya akan masuk ke situ," sebutnya.
Sementara itu, terkait ketersediaan beras, gubernur menepis akan beredarnya beras impor. "Beras yang dikonsumsi masyarakat adalah beras yang dihasilkan petani. Masyarakat tidak suka dengan beras impor. Untuk itu, bersama TNI kita cetak lahan sawah seluas 750 hektar, yakni 100 hektar di Sanger, Bolmong 500 hektar dan Minahasa 300 hektar," jelas Gubernur Olly Dondokambey.
Sebelumnya Ketua Kadin Sulut, Hangky Arther Gerungan, usai berdiskusi dengan kalangan akademisi dan pelaku bisnis di Bumi Nyiur Melambai menyodorkan 12 rekomendasi kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE.
Isinya, pada poin pertama, Kadin mendesak agar skill SDM perlu ditingkatkan. Hal itu untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Kedua, kajian oleh akademisi untuk isu kemiskinan berbasis pemberdayaan secara komprehensif.Tiga, Corporate Social Responsibility (CSR) harus dikelola secara transparan dengan melibatkan semua stakrleholder sesuai amanat UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
"Rekomendasi ini sebagai bentuk support kepada Pemerintah Provinsi Sulut agar ekonomi di daerah kita mengalami pertumbuhan. Seperti yang kita lihat sekarang, Sulut di atas nasional," ungkapnya.(man)