Header Ads

Kandouw : Pentingnya Keberpihakan Pamerintah di Kawasan Perbatasan Negara RI

Wagub Saat  Memberikan Pemaparan .(ist)
Jurnal,Jakarta - Ditegaskan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw bahwa sangat penting keberpihakan Pemerintah RI dikawasan perbatasan Negara Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam hal membangun pertahanan dan keamanan di perbatasan Negara Republik Indonesia (RI) dan Filipina dari ancaman terorisme, ilegal fishing, penyeludupan senjata api ilegal serta penyeludupan narkoba. 

"Pemerintah harus mendorong keberpihakan perekrutan SDM lokal dikawasan perbatasan negara seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Dokter/Bidan/Tenaga Medis, Guru dan Tenaga Pendamping Desa," ujar Kandouw, saat mempresentasikan materi tentang Kondisi Wilayah Perbatasan Sulut dan Program Percepatan Pembangunan, pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 dan Penajaman Program Prioritas Tahun 2018 BNPP-RI di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (17/01).

Menurutnya, keberpihakan ini penting sebagai role model asimetri, tidak harus sama dengan cara-cara bersifat reguler, seperti pro anggaran untuk kawasan perbatasan, pro subsidi bagi kawasan perbatasan negara di Provinsi Sulut.

Disamping itu Wagub juga meminta agar pemerintah membangun infrastruktur baik Jalan, Jembatan Nasional, Pelabuhan, Bandara, Energo Listrik dan Telekomunikasi di kawasan perbatasan negara khusus di LOKPRI dan PPKT Provinsi Sulut.

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disektor keuangan supaya di kawasan perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Provinsi Sulut bisa membangun kantor-kantor keuangan lengkap dengan transaksi ATM," tandas Wagub.

Adapun diakhir pemaparan para peserta yang hadir menyambut baik dan merespon pemaparan Wagub karena semua yang dipaparkan juga mewakili daerah-daerah di wilayah perbatasan negara. Diketahui rakor yang mengusung tema "Melalui Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2017, Kita Tingkatkan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018 Dalam Rangka Mewujidkan NAWACITA ke-3" itu sebelumnya dibuka Menko Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto dan dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali, para Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I dan II di Kementerian terkait, para Wakil Bupati, Pejabat TNI/Polri beserta Pejabat Eselon II Provinsi dan Kabupaten/Kota di daerah perbatasan.(*jm)

No comments

Powered by Blogger.