"Mudah - mudah di Sulut Tidak Termasuk"
 |
| Wakil KPK Saat Meberikan Sambutan |
Jurnal,Manado - Dikatakan Wakil Ketua KPK RI, Irjen. Pol. (Purn.) Basaria Panjaitan, S.H., M.H. saat memberikan sambutan pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, yang dilaksanakan di Ruang Cj. Rantung, Rabu (21/02/2018), Bahwa KPK tidak melaksanakan tugas gubernur dan bupati/walikota tapi KPK hanya mendorong agar pejabat melaksanakan tugas dengan baik.
"Kami hanya mendorong komitmen dari pejabat yang pada saat dipilih dan diberikan kepercayaan serta diangkat sumpah untuk melaksanakan tugas dengan baik. penataan yang baik, dikelola dengan baik sehingga hasilnya baik pula," kata Basaria.
Selain itu kata Basaria, mereka melakukan monitoring dan membuat kajian - kajian yang dianggap perlu untuk segera dilaksanakan oleh pemerintah antara lain kesehatan, infrastruktur dan sumber daya alam.
"Termasuk monitoring dalam partai politik. Ini merupakan salah satu tugas penting dari KPK yang jarang diungkap oleh jurnalis. Beberapa hal yang harus menjadi atensi partai politik. Sebab dalam partai merupakan sumbu pemicu korupsi," jelas wanita pertama yang masuk sebagai komisioner KPK ini.
Menurutnya, ada empat poin yang harus dilakukan berdasarkan kajian KPK terkait dengan parpol yaitu terkait rekrutmen partai politik, kaderisasi dari parpol, kode etik partai sehingga menghasilkan kader yang berintegritas serta transparansi dana parpol.
"Kader itu sangat penting sehingga parpol perlu menciptakan kaderisasi yang handal dengan integritas tinggi. Saya prihatin hingga saat ini ada empat kepala daerah yang menjadi target OTT oleh KPK. Semoga di sulut tidak ada,"pungkas Basaria.(man)