Header Ads

Manado Fiesta 2018

DPRD Prov. Malut Berguru Perda Zonasi di Sulut

Kunjungan Kerja DPRD Prov Malut di Pemprov Sulut
Jurnal,Manado - Sulawesi Utara jadi pilot project Perda Zonasi. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran DPRD Komisi II Provinsi Maluku Utara untuk melakukan studi banding RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - pulau kecil) di Pemprov Sulut.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Ruang WOC, Koordinator Komisi II, Ishal Naser dalam sambutannya mengatakan, Provinsi Maluku Utara telah berencana membuat perda zonasi sehingga perlu menggali pengalaman dari provinsi sulut yang telah lebih dulu melaksanakan perda zonasi.

"Kita saat ini berguru ke provinsi sulut yang notabane daerah malut dan sulut mempunyai kesamaan baik karakteristik, maupun kulture nya. Dengan persamaan itu pula maka kami memilih sulut untuk menggali ilmu terkait perda zonasi. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengelola pulau - pulau di sulut," kata Naser. 

Sementara Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Jemmy Kumendong menyampaikan selamat datang kepada DPRD Prov Malut. Dan terimaksih telah memilih sulut untuk berdiskusi.

Dijelaskan Kumendong, pemerintah dengan berbagai program kerja dan kebijakan disusun dan di implementasikan, termasuk didalamnya pengaturan ruang darat, laut dan pesisir yang dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037, yang merupakan turunan dari undang-undang No. 27 Thn 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil.


"Kita mempunyai kesamaan dimana sulut merupakan provinsi kepulauan terdiri dari 286 pulau terbagi dari 227 pulau belum berpenghuni dan 58 telah berpenghuni. Secara geografis provinsi sulawesi utara hampir sama dengan provinsi maluku utara yang terletak di bibir pasifik yang merupakan jalur perdagangan dunia dan pusat distribusi barang dan jasa serta sangat prospektif untuk perdagangan regional maupun internasional," terang Kumendong. 

Dari aspek administratif pemerintah dan masyarakat kata Karo Pemerintahan dan Humas ini, sulut memiliki 15 daerah otonom dan tahun ini 6 daerah akang melaksanakan pilkada. 
"Kami menganut falsafah sitou timou tumoutou yang pegertiannya manusia hidup untuk menghidupi manusia yang lain. Hal ini telah membentuk masyarakat saling menghargai satuan dan persatuan, perilaku masyarakat menjadikan roda pemerintahan sangat dinamis sehingga mewujudkan visi misi sulut,"tandasnya. Sembari berharap kiranya pertemuan ini dapat meningkatkan sinergitas.
Turut hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Darat Prov. Sulut Ir. Ronald Sorongan, M.Si, Kepala Bappeda Riky Toemanduk, Plt. Kepala Biro Perbatasan Jemmy Gagola, Kepala Dinas PU  Steve Kepel





No comments

Powered by Blogger.