Seperti disampaikan Ketua Wadah Asosiasi Online (WAO) Sulut Christian Yokung yang menolak penetapan batas kuota driver online yang diedarkan melalui Permenhub Nomor 108 Tahun 2017.
“Kami meminta Pak Gubernur Olly dan stakeholder terkait untuk memperhatikan hal tersebut, karena ini menyangkut kesejahteraan driver taxi online Sulut,” ucap Yokung.
Ia juga mengungkapkan bahwa dengan pembatasan akan membuat mereka kehilangan pekerjaan bahkan kendaraan mereka akan ditarik.
"Kami bergantung pada pekerjaan ini, dan harus kami akui bahwa rata - rata kendaraan kami masih kredit, kalau ada pembatasan kasian nasib kami. Untuk itu kami berharap pemerintah mempertimbangkan aturan tersebut," katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lynda Wantania saat menerima para pendemo mengatakan, kehadiran pemerintah ditengah masyarakat untuk menjalankan fungsi sebagai pelayanan. Dan pelayanan yqng diberikan tidak memandang aspek atau strata apapun. Namun berdasarkan kaidah hukum dan aturan yang berlaku.
"Jadi disini kita samakan persepsi dulu bagaimana tugas pemerintah adalah melayani warga termasuk saudara - saudara kita driver online. Tidak ada perbedaan apalagi diskriminatif," kata Wantania.
Satu hal yang perlu diketahui kata Watania, peraturan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 adalah aturan yang dikeluarkan dari pusat dan harus diterapkan didaerah termasuk sulawesi utara.
"Ini juga yang harus dipahami. Terkait aturan lain seperti kuota kendaraan yang diserahkan ke kepala daerah dalam hal ini Gubernur dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub). Bapak Gubernur pun belum menandatangani pergub terkait taxi online sebab ingin menerima aspirasi dari masyarakat," katanya. Sembari mengingatkan, selain taxi online ada juga taxi konvensional yang harus dipertimbangkan.
Tapi yakinlah bahwa gubernur akan melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan warga sulawesi utara twrmasuk sektor transportasi, pungkasnya.(man)