Jurnal,Manado - Pasca di panggilnya staf dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI beberapa waktu lalu, terkait kegiatan reses yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun, sebagian besar anggota menyampaikan trauma dan tidak akan lagi laksanakan kegiatan reses atau bertemu konstituen, kalau hal-hal ini menyangkut aturan serta mekanisme reses masih ditemui banyak masalah penggunaan dana anggaran 45 juta per anggota Dewan.
Sesuai hasil bincang bincang dengan JurnalManado.com sejumlah anggota Dewan mengatakan, keinginan mereka untuk tidak melaksanakan reses.
"Kalau masih begini begini lebe bagus nda usa biking reses (Kalau keadaannya seperti ini mending tidak perlu laksanakan reses), percuma banyak yang harus diklarifikasi di BPK RI,sehingga kedepan masih mau dikaji apakah mau biking reses atau tidak",aku sejumlah legislator sulut yang namanya tidak mau di publis oleh media ini.
Diketahui, pasca kalrifikasi, peluang ganti rugi dana reses oleh anggota DPR Sulut ke negara sangat besar. (tino)