"Prosedurnya, kabupaten/kota yang akan melakukan mutasi harus mengusulkan ke pemprov terlebih dulu, nantinya ditelaah kemudian pemprov menyurat ke kemendagri untuk usulan mutasi. Semuanya harus SK Menteri," terang Bahagia, saat diwawancarai di Ruang Kerjanya, Rabu (03/10/2018). Sembari mengatakan bahwa semua ASN dukcapil tercatat di kementrian. Makanya kalau roling harus rubah SK di Kementrian, kalau tidak dirubah, pejabat yang diroling resikonya ketika terima tunjangan bisa TGR karena tidak sesuai SK.
Selain itu juga lanjut Bahagia, ada surat edaran dari menteri tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi maupun kabupaten/kota dengan nomor 470/134/SJ.
"Disurat edaran itu dengan tegas menyatakan apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan maka sanksi pemberhentian tetap," jelas Bahagia.
Ditanya apakah ada pelanggaran dikabupaten/kota?.
"Sejauh ini belum. Kami terus mengingatkan agar dukcapil taat aturan. Saat ini Talaud dan Bolsel akan melakukan mutasi," pungkasnya.(man)