Header Ads

Pemkab Mitra Terima Penghargaan WTP

Sumendap : Kedepan Semua Program Ditingkatkan
Jurnal, Ratahan – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menerima piagam penghargaan atas keberhasilan penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah tahun 2017 dengan memperoleh predikat paling tinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pada kesempatan tersebut, Muhdi, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mitra yang dibawah kepemimpinan Bupati James Sumendap tetap konsisten dan serius dalam menjalankan pengelolahan keuangan daerah yang baik.

“Saya berikan apresiasi kepada Pemkab Mitra, karena terus menyajikan pengelolahan keuangan daerah yang baik, hingga mendapatkan opini WTP yang ketiga kalinya dari BPK,”kata Muhdi.

Muhdi mengungkapkan pengelolahan keuangan telah memberikan dampak bagi kesejahteraan daerah Kabupaten Mitra. Untuk itu, bentuk apresiasi dari Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada bupati.

“Jadi bentuk apresiasi dari Kemenkeu atas pengelolahan keuangan yang baik, memberikan piagam penghargaan kepada Bupati,”terangnya.

Sementara Bupati James Sumendap, mengungkapkan selama menjadi kepalah daerah mulai dari tahun 2013 sistem pengelolahan keuangan pemerintah daerah mulai membaik, hingga bisa keluar dari opini disclamer dari BPK selama tujuh tahun.

“Memang sebelum saya menjabat Bupati sistem pengelolahan keuangan dan serapan anggaran sangat lemah, namun sejak dilantik 2013 lalu sistem pengelolahan keuangan mulai membaik hingga bisa kelaur dari opini disclamer,”kata Bupati.

Bupati menyampaikan, agar kedepan penyerapan anggaran pemerintah daerah harus diperhatikan, oleh karena itu semua program-program harus ditingkatkan agar mitra kerja dengan mentri keuangan bisa berjalan dengan baik.

“Saya akui pemyerapan anggaran pemerintah daerah masi kurang, untuk itu kedepan sistem penyerapan anggaran akan dibenahi, agar kedepan penyerapannya dapat berjalan sesuai dengan harapan,”ujar Bupati.

Dia pun menegaskan, untuk penghematan anggaran pada tahun 2019 mulai 1 Januari konsultasi hanya diberikan waktu dua hari termasuk DPRD Mitra.

“Jadi saya tegaskan sistem yang akan diterapkan mulai tahun 2019, konsultasi hanya diberikan surat tugas hanya dua hari. Ini sudah ada aturan Kementerian Dalam Negri bahwa konsultasi tidak boleh melewati satu tingkat, untuk itu jika ada hal yang akan dikonsultasikan dengan daerah ada pemerintah provinsi jika konsultasi ke dapertemen harus ada izin hubernur,”tegas Bupati.

Sebelumnya, Badan Keuangan Daerah (BKD) Mecky Tumimomor dalam laporannya menyampaikan dalam penyerapan anggaran terdapat sejumlah SKPD yang masih renda, untuk itu diharapkan di akhir tahun anggaran 2018 dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran di triwulan tiga ini.

“Memang dalam laporan penyerapan anggaran masi ada sejumlah SKPD yang hanya 50 persen realisasi anggaran, jadi masih rendah. Ini akan berpengaru pada pemeriksaan keuangan hingga opini dari BPK,”tandas Mecky.

Pada kesempatan tersebut, Bupati James Sumendap juga meluncurkan proyek perubahan tatakelolah kas daerah (kasda online) melalui layanan keuangan berbasis teknologi informasi (wab service) yang terintergrasi.

Penyerahan penghargaan tersebut turut disaksikan oleh Wabub Drs Jocke Legi, Sekda Drs Robby Ngongoloy, Kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Manado Wayan Juwena, SE, MM serta pejabat Pemkab Mitra dan para camat.(hums)

No comments

Powered by Blogger.