Jurnal,Ratahan--Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap kuluti Dinas Pekerjaan Umum ( PU) Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Provinsi Sulut, hal tersebut diutarakan Sumendap dalam sambutan kegiatan Musyawara Rencana Daerah (Musrembang) Kabupaten, dirinya mengecaman keras terhadap Dua Intansi di Provinsi itu.
Kecaman Bupati JS ini bukan tidak beralasan, namun dikarenakan Dinas Pekerjaan Umun Provinsi dianggap tidak bisa menata anggara untuk kebutuhan orang banyak yang ada di Kabupaten Mitra, telebih pembangunan infastruktur yakni jalan penghubung Kecamatan Touluaan sampai Kekecamatan Touluaan Selatan diantaranya Desa Lobu dan Kalait.
"Kadis PU dan Bapeda Provinsi jangan pernah injak Minahasa Tenggara, jika tidak Mampu perjuangkan Kebutuhan Masyarakat Minahasa Tenggara, Terlebih pembangunan Jalan Lobu dan Kalait yang ternyata belum tersentuh perbaikannya oleh Pemerintah Provinsi Sulut," Kecam Sumendap.saat membuka Musyawara Perencanaan Pembangunan Kabupaten ( Musrembangkab) dalam rangka penyusunan rencana Kerja Pemerintahan Daerah ( RKPD) Kabupaten Mitra tahun 2019 Senin ( 25/3).
Sambung Sumendap, seharusnya dalam penyusunan anggaran,pemerintah bisa melihat program yang merupakan skala perioritas sehingga dapat menyentuh kemasyarakat terlebih dalam meningkatkan perekonomian.
"Kita harus tau membaca skala prioritas, karena ada beberapa aspek yang penunjang terlebih peningkatan ekonomi yang harus kita perhatikan, jangan menganggarkan program yang tidak bermanfaat," terang Sumendap dihadapan seluruh peserta yakni SKPD baik Dinas, Badan, sampai utusan Kecamatan dan desa.
Dirinya meminta Kadis PU dan BAPEDA Provinsi untuk tak menginjak daerah Kabupaten Mitra. Sebelum pembangunan infrastruktur yang ada di Kekecamatan Touluaan Selatan antara Desa Lobu dan Kalait. Karena menurutnya, daerah tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi.
"Berani mereka (Kadis PU dan Kaban BAPEDA Provinsi red ) lewat di Mitra, saya akan pukul !!!!!. Karena semenjak Indonesia merdeka tidak disentuh oleh pemerintah provinsi."kecamnya lagi (hak)