 |
| Ketua DPRD Sulut saat menerima dokumen hasil LHP Tahun 2018 dari Ketua BPK RI |
JurnalManado - Kerja keras dan komitmen yang mengedepankan akuntabilitas dan disiplin dalam penggunaan serta pengelolaan keuangan,sesuai aturan dan mekanisme membawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
 |
| Gubernur Sulut saat melakukan penandatanganan |
"Penyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2018, merupakan wujud dari kerja sama antara BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut sebagai aparat pengawas yang bebas dan Mandiri bersama DPRD. Sebagai pengemban fungsi pengawasan juga diberi hak menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Ketua DPRD Andrei Angouw kepada JurnalManado.com disela sela rapat paripurna DPRD Provinsi Sulut, yang digelar Senin (27/5/2019).
Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK yang diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sudah sesuai kewenangannya serta disampaikan pula kepada Presiden, gubernur, bupati, walikota sesuai kewenangannya juga sesuai tata cara penyerahan hasil pemeriksaan.
Capaian quintrick atau yang kelima kalinya atas laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2018, diserahkan langsung oleh Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis kepada Gubernur Olly Dondokambey SE.
Dalam penyerahan tersebut turut juga disaksikan pimpinan dan anggota DPRD Sulut.
 |
| Gubernur Olly Dondokambey SE Wagub Drs Steven OE Kandouw,Ketua BPK RI serta Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw |
Menurut Harry, capaian opini WTP untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut, dan ketiga kalinya di masa kepemimpinan Olly Dondokambey SE dan Drs Steven Kandouw (ODSK).
Hal ini membuktikan pengelolaan keuangan oleh Pemprov Sulut dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Capaian WTP ini, tujuan akhirnya adalah untuk meningkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal itu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Sulut sebesar 6,01%, jumlah penduduk miskin turun 7,5% dan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mencapai 72,2. Kesemuanya lebih baik dari rata-rata nasional," kata Harry.
 |
| Ketua DPRD Sulut dan BPK RI |
Sementara itu, Gubernur Olly pada kesempatan yang sama menyampaikan ungkapan terima kasih kepada BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulut.
"Secara khusus, saya ucapkan terima kasih dan berikan apresiasi kepada BPK RI. Tentunya hasil yang diberikan akan mendorong manajemen pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien, dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujar Dondokambey
Disamping itu, Gubernur Sulut itu juga berjanji segera menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Sulut.
"Saya mengajak kita semua untuk tidak pernah puas dengan opini yang telah diraih selama ini, tetapi terus terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan dan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah," beber Olly.(adv)