JurnalManado - 60 catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) harus secepatnya ditindaklanjuti oleh SKPD. Jika rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti akan berdampak hukum bagi SKPD tersebut. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Drs Ferdinand Mewengkang kepada JurnalManado.com Senin (10/6/2019) diruang kerjanya.
Menurut legislator Sulut ini, rekomendasi tersebut berupa catatan pengelolaan keuangan daerah.
"Pengelolaan harus sesuai dan mekanisme," kata Mewengkang. Sembari mengatakan gubernur sudah memerintahkan SKPD secepatnya menyelesaikan catatan BPK RI dengan baik. (tino)