Menurutnya, tim ini akan terdiri dari PU, Inspektorat, bagian Hukum, dan DKP sendiri.
“Ini merupakan petunjuk dari BPKP karena ketika kejadian ini terjadi, kami langsung meminta rekomendasi BPKP terkait hal ini. BPKP juga mengatakan bahwa tindakan menghentikan proyek sudah tepat,” tandasnya Vicky Monigir, Kamis (19/9/19).
Lanjut dikatakannya, tim ini nantinya akan disertai SK Bupati dan bertugas untuk menyelidiki apa yang menyebabkan amblasnya dermaga tersebut sehingga bisa diketahui siapa pihak yang bertanggung jawab.
“Tim ini untuk melihat kenapa hal ini terjadi dan salah siapa. Jadi kita belum tahu siapa yang salah. Nanti kita akan lihat tingkat kerusakan, menganalisa baru bisa melihat apakah kontraktor yang lama, konsultan pekerjaan, atau kontraktor sekarang yang salah,” tukasnya.
Lanjut dikatakannya, pengerjaan proyek lanjutan senilai 755 juta rupiah ini, belum pernah dilakukan pencairan uang karena satu dan lain hal harus menunggu APBD perubahan.
“Dengan kata lain belum ada kerugian negara. Selanjutnya tim yang akan putuskan siapa yang salah. Kalau kontraktor pengerjaan saat ini yang salah maka tidak dibayar, tapi kalau pihak lain, kami harus lihat aturan lagi, dimana ini akan melibatkan pihak BPKP,” pungkasnya.
Adapun proyek ini merupakan lanjutan proyek Tahun 2017 lalu, dimana disaat tersebut dirinya baru masuk menjadi kepala DKP.
Pada saat tersebut proyek ini sudah jalan namun karena satu dan lain hal akhirnya tidak dilanjutkan.
“Pada saat itu sudah ada realisasi anggaran sekira 30 persen, namun dari hitungan BPKP pekerjaan sudah 38 persen, jadi tidak ada kerugian negara,” ujarnya.
Ditambahkannya, baru kemudian di Tahun 2019 ini kegiatan pembangunan dermaga dengan banderol sebesar 755 juta rupiah dilanjutkan kembali.
“Ini sudah dikerjakan dan kerja mereka cepat karena sekarang sudah 80 persen. Namun sayangnya pada pengecoran terakhir dia amblas, jadi bukan hancur, melainkan turun kebawa. Ketika dapat berita kami langsung tinjau lapangan bersama kontraktor dan konsultan pertanahan. Kesimpulannya pekerjaan dihentikan,” ungkapnya.(hak)