Jurnal,Mitra - Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH dengan tegas menolak keras pengurusan ijin pertambangan di Kabupaten Mitra. Pasalnya, eksploitasi Sumber Daya Mineral sangat merugikan kelestarian alam dan berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia di masa mendatang.
Ini semua demi melindungi alam yang ada di Kabupaten Mitra, sehingga kedepan nantinya yang akan merasakan anak dan cucu kita.
“Saya meminta kepada dinas terkait, jangan lagi memberikan ijin bagi perusahaan tambang masuk di Kabupaten Mitra. Kalau masih ada dalam perencanaan, hapus semua itu. Semuanya itu demi masa depan Kabupaten Mitra 20 sampai 50 tahun kedepan,”tegas Sumendap Senin 21 Oktober 2019.
Lebih lanjut Bupati menyampaikan, usaha pertambangan itu sendiri hanya memperkaya segelintir orang sedangkan jauh lebih banyak masyarakat akan dirugikan, apalagi akibat kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan generasi yang akan datang.
“Kalau tambang, tidak ada ! Jadi semua buat kawasan pemukiman. Toh hanya 1 – 2 orang yang diuntungkan. PTSP yang berkaitan dengan pengijinan, untuk tidak memberi ijin. Dalam penyusunan RTRW ini jangan sekali-kali kita berikan peluang untuk pertambangan,” pungkas mantan Ketua Pansus RTRW DPRD Sulut itu.
Bupati membeberkan, banyak pengusaha tambang mengajukan permohonan ijin usaha kepadanya, namun tidak digubris. Ia mewaspadai pemberian ijin itu juga hanya akan disalah-gunakan.
“Sudah 50 (pengusaha) yang bermohon untuk membuka lahan pertambangan tapi saya tidak berikan. Jangan mereka hanya baku jual surat, jadi mafia tambang,” sebut bupati yang terkenal banyak programnya pro rakyat itu.
Menurutnya, peruntukkan lahan dalam dokumen RTRW akan diperbanyak bagi pemukiman warga. Demikian pula pada lahan pertanian disisihkan sebagian juga untuk pemukiman. Hal ini sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, banyak pemukiman dibangun warga di daerah persawahan.
Bupati JS menilai sedemikian pentingnya penyusunan dokumen RTRW itu bagi masa depan pembangunan Tanah Patokan Esa itu. Ia meminta jajaran Pemkab Mitra untuk memberi masukan guna memperkaya perencanaan. “Besok hari Selasa, saya minta seluruh kepala dinas dan badan melaporkan kepada saya, konsep-konsep apa yang dapat diberikan untuk memperkaya penyusunan dokumen RTRW ini,” tandasnya.(hak)
Ini semua demi melindungi alam yang ada di Kabupaten Mitra, sehingga kedepan nantinya yang akan merasakan anak dan cucu kita.
“Saya meminta kepada dinas terkait, jangan lagi memberikan ijin bagi perusahaan tambang masuk di Kabupaten Mitra. Kalau masih ada dalam perencanaan, hapus semua itu. Semuanya itu demi masa depan Kabupaten Mitra 20 sampai 50 tahun kedepan,”tegas Sumendap Senin 21 Oktober 2019.
Lebih lanjut Bupati menyampaikan, usaha pertambangan itu sendiri hanya memperkaya segelintir orang sedangkan jauh lebih banyak masyarakat akan dirugikan, apalagi akibat kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan generasi yang akan datang.
“Kalau tambang, tidak ada ! Jadi semua buat kawasan pemukiman. Toh hanya 1 – 2 orang yang diuntungkan. PTSP yang berkaitan dengan pengijinan, untuk tidak memberi ijin. Dalam penyusunan RTRW ini jangan sekali-kali kita berikan peluang untuk pertambangan,” pungkas mantan Ketua Pansus RTRW DPRD Sulut itu.
Bupati membeberkan, banyak pengusaha tambang mengajukan permohonan ijin usaha kepadanya, namun tidak digubris. Ia mewaspadai pemberian ijin itu juga hanya akan disalah-gunakan.
“Sudah 50 (pengusaha) yang bermohon untuk membuka lahan pertambangan tapi saya tidak berikan. Jangan mereka hanya baku jual surat, jadi mafia tambang,” sebut bupati yang terkenal banyak programnya pro rakyat itu.
Menurutnya, peruntukkan lahan dalam dokumen RTRW akan diperbanyak bagi pemukiman warga. Demikian pula pada lahan pertanian disisihkan sebagian juga untuk pemukiman. Hal ini sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, banyak pemukiman dibangun warga di daerah persawahan.
Bupati JS menilai sedemikian pentingnya penyusunan dokumen RTRW itu bagi masa depan pembangunan Tanah Patokan Esa itu. Ia meminta jajaran Pemkab Mitra untuk memberi masukan guna memperkaya perencanaan. “Besok hari Selasa, saya minta seluruh kepala dinas dan badan melaporkan kepada saya, konsep-konsep apa yang dapat diberikan untuk memperkaya penyusunan dokumen RTRW ini,” tandasnya.(hak)