Header Ads

DPRD Sulut, Desak Pemprov Sulut Cabut Kebijakan Import Cengkih

JurnalManado Iklim ekonomi nasional maupun global yang akhir-akhir melemah,  mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Wenny Lumentut SE Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut mengusulkan kepada Menteri Perdagangan agar mencabut ataupun menutup import cengkih di seluruh IndoneSulut

"Sebagai Wakil Rakyat di DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)  mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi  Sulawesi Utara (Sulut) supaya meminta ketegasan kepada Menteri Perdagangan RI agar dapat mencabut atau menutup import di seluruh indonesia,"tegas Lumentut kepada JurnalManado.com Rabu (30/10/2019) diruang Komisi l DPRD Sulut.

Legislator Sulut daerah pemilihan (dapil) Tomohon-Minahasa itu menjelaskan, pembelian cengkih oleh perusahaan dibuka maka para petani cengkih akan mendapat nilai tambah, apalagi menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru.

"Dalam rangka menyambut hari raya Natal dan Tahun Baru agar petani ada nilai tambah. Jadi diminta kepada pabrikan rokok agar supaya dapat membuka pembelian cengkih yang ada di indonesia,"ungkapnya.

Jika perusahaan tidak membuka pembelian cengkih dari petani maka dikhawatirkan ini akan menjadi permainan segelintir orang.

"Karena kalau tidak dibuka, ini akan menjadi permainan segelintir orang untuk menekan harga sampai harga cengkih jatuh semurah mungkin," tukasnya.

Sembari menambahkan,harga jual cengkih yang ada sekarang dinilai sudah tidak masuk akal karena di bawah Harga Pokok Produksi (HPP).

"Harga yang ada sekarang sudah tidak masuk diakal lagi, karena harga sudah berada dibawah harga pokok produksi. Oleh sebab itu diharapkan kepada para petani agar dapat menahan hasil cengkihnya, karena tahun depan harga akan naik dan akan memberikan margin yang cukup kepada para petani," kuncinya.(tino)
Powered by Blogger.