Header Ads

Vonny Paat, Harap Kejadian Penikaman Siswa Terharap Guru Tidak Terulang Lagi

JurnalManado Pasca kematian guru agama di sekolah SMK di Mapanget Kota Manado, karena dilakukan oleh siswa disekokah tersebut terus mendapat sorotan sekaligus memberikan usulan kepada pihak sekolah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Sorotan ini datang dari Ketua Komisi l Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dra Vonny Paat.

Menurut Politisi PDI Perjuangan Sulut ini, pasca kasus pembunuhan yang dilakukan siswa SMK swasta di Mapanget Kota Manado kepada guru agama.

Kejadian tersebut diharapkan tidak terulang kembali. Keamanan dan kenyamanan dari tiap-tiap sekolah perlu ditingkatkan untuk melidungi guru dan murid.

 Sinergitas dari  Pemerintah dan sekolah terkait dengan keamanan perlu ada.

“Dengan adanya kejadian ini, tugas dari satuan polisi pamong praja (Satpol PP) bukan saja menertibkan peraturan daerah (Perda) yang ada ataupun juga bertugas di Provinsi Sulut,  tetapi juga bisa turun ke sekolah-sekolah untuk melakukan  penertiban.

" Pasca kejadian penikiman yang berujung kematian yang dilakukan oleh siswa kepada guru agama di SMK Swasta di Mapanget Kota Manado.

Melihat akan kejadian ini diharapkan polisi pamong praja untuk melakukan koordinasi dengan semua sekolah yang ada di Sulut, Jelas legislator Sulut daerah pemilihan (dapil) Tomohon- Minahasa kepada JurnalManado.com jumat (25/10/2029) kemarin di ruang kerjanya.

“Kami juga sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara, Komisi Satu mengecam tindakan itu sehingga perlu juga kami menghimbau kepada Pemerintah Provinsi lewat Satpol PP.

Baik Satpol PP Provisi dan Kota Kabupaten untuk melakukan penertiban ke sekolah apabila muridnya didapati melanggar aturan yang tidak semestinya. Karena kejadian ini memalukan pemerintahan Sulawesi Utara,” tandasnya.

Paat juga menegaskan, pihaknya akan selalu siap untuk melakukan sidak ke sekolah-sekolah.

“Melakukan sidak ke sekolah-sekolah kalau diminta, kita lakukan. Tetapi anggota DPRD tau akan tugas pokoknya seperti apa.

Yang pasti kewenangan kami bersama-sama dengan Komisi Empat untuk turun bersama-sama karena Komisi Satu juga membidangi Kamtibmas,” ujar mantan Ketua DPC PDIP Kota Tomohon.

Dia pun menjelaskan, Komisi Satu telah menyurati pimpinan dewan untuk memohon waktu kepada instansi vertikal. Mereka akan melakukan audiensi sekaligus tatap muka dengan mitra kerja.

“Untuk dekat ini kami sudah menyurat resmi kepada pimpinan DPRD Sulut untuk memohon waktu kepada instansi vertikal yang terkait dengan kami untuk melakukan audiensi selaku mitra kerja.

 Tetapi kami menunggu jawaban dari pihak kepolisian. Di samping tatap muka dengan mereka, kita juga membicarakan keadaan Kamtibmas yang ada di Sulut. Apalagi dengan adanya kejadian ini,” jelas Srikandi Sulut ini.

“Srikandi PDIP Sulut sembari menambahkan dengan  kejadian ini, sekolah pastinya harus hati-hati lagi, sehingga kami menghimbau kalau perlu ada satpam itu di setiap sekolah.

Sebagai wakil rakyat dirinya imbau ke sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan provinsi. Dan menyangkut inspeksi mendadak (sidak) Satpol PP, itu juga harus sesuai tupoksinya.

Kalau itu kewenangan Satpol PP Provinsi mengapa tidak dilakukan,” kuncinya. (tino)
Powered by Blogger.