Iklan

November 6, 2019, 17:56 WIB
Last Updated 2019-11-07T01:56:20Z
Advetorial

DPRD SULUT,Gelar Rapat Paripurna Penjelasan Gubernur Terhadap RAPBD Ta 2020, Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi Serta Propemperda

JurnalManado Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara Selasa (5/11/2019) menggelar rapat paripurna DPRD Sulut dalam rangka penjelasan Gubernur terkait dengan rancangan anggaran pendapatan daerah (R-APBD) Tahun 2020, Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap RAPBD serta penyampaian dari Propemperda.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw turut di hadiri gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw.

Sebelum penjelasan gubernur Sulut terkait RAPBD Tahun 2020. Sekretaris Dewan Sulut (Sekwan) Bartolomeus Mononutu SH membacakan surat masuk untuk kegiatan DPRD Sulut.

Usai pembacaan suray masuk dari Sekwan. Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE memberikan penjelasan terkait RAPBD Tahun anggaran 2020.
Dalam sambutan sekaligus penjelasan gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, bawasannya
APBD Tahun Anggaran 2020  merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2020 untuk dibahas oleh DPRD merupakan Sulut.

"Selaku gubrernur Sulut secara pribadi mengapresiasi  terhadap ranperda APBD Provinsi sekarang Tahun Anggaran 2020 yang langsung dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi penetapan program pembentukan Peraturan Daerah atau Perda Provinsi Utara (Sulut) Tahun anggaran 2020 tsaya atas nama Pemerintahan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, yang telah agendakan sekaligus rangkaian agenda rapat paripurna ini saya untuk menyampaikan penjelasan terkait Rancangan peraturan daerah tentang APBD provinsi Tahun anggaran 2020," tegas Dondokambey kepada JurnslManado.com disela sela paripurna.
Dalam rapat paripurna juga telah dijelaskan indeks pembangunan manusia yang mampu kita tingkatkan menjadi 72,2 pertumbuhan ekonomi yang berada pada angka 6,01% di mana angka ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional daerah yang berada pada angka 3,83% dan telah ditetapkan sebagai salah satu Provinsi terbaik di Indonesia.

Dengan hal pengendalian inflasi sebesar 7,66% nya telah memberikan sebagai daerah dengan persentase Penduduk miskin terendah di wilayah Sulawesi angka pengangguran menurun, dan masyarakat yang berada di 0,372 Pembangunan Daerah itu ada banyak pencapaian keberhasilan yang mampu. 

 Peningkatan arus kunjungan wisatawan mancanegara ke provinsi Utara Namun demikian masih banyak yang harus kita manfaatkan bersama sehingga untuk pembangunan di tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan tema kerja pemerintah daerah yang memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan peningkatan pemerataan infrastruktur dengan tujuan pembangunan yang utama penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2,8 sumber daya manusia, 3 pariwisata ketahanan pangan dan industri ekonomi kreatif pemerataan infrastruktur 5 ketentraman dan ketertiban masyarakat dan sukses Pemilu kepala daerah reformasi birokrasi serta mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan.

Semua ini  tergambar serta telah disampaikan bahwa untuk tahun 2020 Terdapat 6 2020 fungsi pendidikan yang paling sedikit 20%, fungsi kesehatan 10% pemenuhan pembangunan infrastruktur fungsi inspektorat 1% serta pemenuhan pembangunan SDM Aparatur 0,34% tahun 2000 adalah tahun demokrasi bagi Pemerintah dan masyarakat seksert.
Dinamika politik pasti akan berimbas pada perdagangan dimensi kehidupan terutama di bidang ipoleksosbud ideologi politik ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan, secara bersama-sama kita harus semangat gotong royong untuk selalu berbuat yang terbaik bagi masyarakat karena itu, kita jadikan Tahun 2020 sebagai tonggak untuk melahirkan pemimpin bijak yang selalu dan setia pada Pancasila undang-undang dasar 1945 Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Dalam APBD ini berdasarkan Permendagri Nomor 33 tahun 2011 KPU Rp220 untuk Bawaslu rp110 untuk TNI Polri 30 miliar rupiah di mana itu merupakan akumulasi dari APBD perubahan tahun 2019 dan APBD Tahun Anggaran 2020 artinya,sebagian sudah kita tetapkan di APBD perubahan 2019 secara singkat dapat disampaikan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2020.
RAPBD Tahun 2020 telah terperinci sebagai berikut pendapatan daerah pendapatan daerah direncanakan sebesar 4 triliun dan  116 juta Rp 332.102 dengan rincian pendapatan asli daerah sebesar 303 miliar rupiah 962695122 triliun 702 miliar 500000000 rp639.000 lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 35 rupiah 640 Rp 1.998.000 belanja daerah sebesar 347 miliar rupiah 116 juta rp332.102 dengan rincian belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai belanja bunga belanja belanja belanja bantuan sosial belanja belanja bantuan keuangan dan belanja sebesar 544 Rp 470.457 yang terdiri dari belanja pegawai belanja barang dan jasa serta belanja modal sebesar 1 triliun 822 miliar rupiah 645875100 pembiayaan daerah penerimaan daerah Tahun 2020  dilaporkan bahwa untuk alokasi anggaran pendapatan daerah telah terjadi perubahan dari alokasi pada saat penyampaian dengan penyampaian nota APBD.
Hal ini karena harus menyesuaikan dengan surat Menteri Keuangan nomor 7.02 dari 2011 tentang penyampaian alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun 2020 hal ini berdampak pada penyesuaian terhadap alokasi belanja daerah dalam APBD 2020 dalam kaitan dengan harga yang ditetapkan pada tahun anggaran 2020 karena adanya kebijakan nasional lokasi dan pemanfaatan dana bagi hasil dana alokasi umum dana alokasi khusus dan pemanfaatan dana bagi hasil dana alokasi umum dana alokasi khusus dan penyesuaian dan kegiatan pada perangkat daerah tentunya sangat diharapkan akan mendapat tanggapan dan segenap anggota DPRD Provinsi Utara dan dapat kita akan bersama kita dapat meraih target makro daerah tahun 2020 yakni pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,2% inflasi pada 5% tingkat pengangguran turun menjadi 6,63% tingkat kemiskinan turun menjadi 7,3% level 9 pada hari ini sambil berharap dukungan terhadap seluruh program yang telah ditetapkan dalam APBD
pemanfaatan dana bagi hasil dana alokasi umum dana alokasi khusus dan penyesuaian dan kegiatan pada perangkat daerah tentunya sangat diharapkan akan mendapat tanggapan dan segenap anggota DPRD Provinsi Utara dan dapat kita akan bersama kita dapat meraih target makro daerah tahun 2020 yakni pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,2% inflasi pada 5% tingkat pengangguran turun menjadi 6,63% tingkat kemiskinan turun menjadi 7,3% level 9 pada hari ini sambil berharap dukungan terhadap seluruh program yang telah ditetapkan dalam APBD.(adv/tino)