Menyikapi hak itu Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian ST MM berharap hal itu bisa dijadikan instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"APBD tentunya bukanlah produk yang dihasilkan melalui proses yang instan.
APBD disusun dengan perencanaan yang sistematis dan terukur dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai tujuan pembangunan dan juga sebagai pelaku pembangunan itu sendiri.
Selain itu, lanjut politisi partai Golkar ini, alokasi itu diharapkan mengedepankan asas manfaat dan skala prioritas anggaran yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Sulut saat ini.
"Seperti perbaikan infrastruktur serta pelayanan kesehatan dan pendidikan di seluruh kabupaten/kota," tegas Bendahara Golkar Sulut kepads JurnalManado.com Selasa (5/11/2019) usai rapat .
Politisi golkar itupun mengingatkan, Pemerintah tidak memanfaatkan APBD sebagai alat opini di Pilkada 2020 mendatang.
"Jangan sampai terjadi penyimpangan dana APBD. Jangan jadikan APBD sebagai modus meraup suara dalam memenangkan pilkada. Alokasikanlah APBD sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan," kunci James Arthur Kojongian.(tino)