bantuan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat hanya pilih kasih.
Keluhan warga kepuluan (Nusa Utara) pun didengar sekaligus diterima legislator daerah pemilihan (dapil) Nusa Utara Ronald Sampel ST, juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut).
“Bantuan Pemerintah untuk masyarakat tidak tepat sasaran, khususnya daerah kepulauan,” ujar Legislator Ronald Sampel ST kepada JurnalManado.com Senin (11/11/2019).
“Politisi Partai Demokrat Sulut itu sembari menambahkan jangan di politisasi dalam penyaluran bantuan maupun pembangunan infrastuktur yang dilakukan oleh Pemerintah dalam tahun politik di depan. Pemerintah harus netral, dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
Kalo masyarakat itu layak menerima bantuan sosial diberikan saja, karena hal itu merupakan hak dari masyarakat sebagai penerima bantuan tersebut.
Sekali lagi saya ingatkan, tahun depan merupakan tahun politik jadi saya minta agar Pemerintah harus netral, jangan mempolitisasi dalam hal penyaluran bantuan maupun pembangunan infrastuktur di lapangan,” harap Anggota DPRD Provinsi Sulut Komisi I Fraksi Demokrat ini.
Bagi politisi muda ini mengingatkan Pemerintah harus berlaku adil, jangan malah masyarakat dikelompokkan Pemerintah dalam hal menyaluran anggaran bantuan maupun pembangunan karena ada tekanan-tekanan politik yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan di masyarakat.
“Harapan saya Pemerintah harus adil, jangan malah Pemerintah turut andil mengelompokkan masyarakat hingga jadi kesenjangan di masyarakat cuma karena tekanan politik,” lanjut Rosa begiu disapa wartawan.
“Jadi hanya ingin mengingatkan kalau anggaran yang dikelola oleh Pemerintah itu dari masyarakat dan dikumpul dari pajak masyarakat, jadi harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulut. Saya yakin Pemerintahan OD-SK bisa menjalankan itu,”kuncinya.(tino)