Deprov Sahkan PT BUMD Sulut Membangun

Senin (2/6) sore tadi, Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka penyerahan rekomendasi DPRD terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) provinsi Sulut dan pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah (Perda) tentang pendirian BUMD PT Sulut Membangun digelar.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulut, Arthur Kotambunan yang dihadiri oleh Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang dan jajaran SKPD pemerintah provinsi Sulut serta

Muspida Sulut. Dengan itu juga telah memenuhi korum dari 45 anggota DPRD yang menandatangani dan menghadiri rapat itu 25 anggota.

Dalam rapat, Wakil Ketua DPRD Sulut Arthur Kotambunan memberikan kesempatan kepada Ketua Pansus KEK yaitu Jhon Dumais untuk membacaan laporan pembicaraan tinggkat dua oleh Panitia Khusus DPRD terkait hasil KEK.

“Pansus KEK telah melakukan rapat kerja baik secara internal maupun rapat kerja pemangku kepentingan masing-masing guna mendapatkan informasi yang akurat dan oktimal yakni tanggal 28 Mei 2013 pembahasan awal memenuhi rapat internal

pansus DPRD, tanggal 29 juli 2013 rapat kerja pansus bersama pimpinan DPRD Sulut, tanggal 12 agustus 2013 kunjungan kerja pansus KEK ke tanjung merah Bitung, tanggal 13 agustus 2013 kunjungan kerja pansus ke Minahasa Utara (Minut), tanggal 30/31 Mei 2014 finenisasi pembahasan KEK Bitung,” jelas Dumais saat membacakan laporan Pansus KEK di paripurna DPRD Sulut.

Lanjutnya, pansus telah melaksanakan tugas guna konsultasi dan portasi aspek ligalitas KEK yaitu 13-15 agustus 2013 konsultasi ke BB Batam di Jakarta, tanggal 21 juli sampai 3 agustus 2013 konsultasi dan koordinasi ke DPRD Provinsi Sumatera Utara mengenai KEK serta konsultasi ke Dewan nasional KEK di Jakarta.

“Berdasarkan hasil kerja serta konsultasi pansus DPRD pembahas KEK Bitung maka dijelaskan sebagai berikut, keberadaan KEK di Indonesia tidak terlepas dari konsep MP3E di master plan di percepatan pembangunan Indonesia yang merupakan konsep akselerasi pembangunan nasional dengan mengutamakan konesivitas infrastuktur dan pemgembangan industry berbasis pada keunggulan suatu daerah. Dengan itu harapan untuk dapat diwujudkan sebagai pintu gerbang di asia pacific di Sulut,” tuturnya.

Disamping itu Panitia khusus BUMD DPRD Sulut yang disampaikan oleh Eddyson Masengi meyampaikan

laporan pertanggungjawabannya terkait dengan rancangan peraturan daerah pendirian badan usaha milik daerah PT Sulut membangun yang disampaikan oleh pemerintah Sulut. Perlu dipahami urgensi penetapan ranperda diantaranya berperan dan berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam pemerataan daerah.

“PT Sulut Membangun akan mendorong ekonomi di daerah nasional reogonal maupun tingkat internasional serta guna meningkatkan pendapatan asli daerah,” jelasnya.

Sebelum penjelasan Gubernur diberikan kesempatan untuk penandatanganan dan pengesahan KEK dan PT. Sulut Membangun antara DPRD Sulut dengan Pemerintah Provinsi Sulut yang ditandatangan oleh Gubernur Sulut SH Sarundajang.

Usai itu,  wakil Ketua DPRD Sulut yang memimpin rapat tersebut memberikan kesempatan untuk Gunernur Sulut SH Sarundajang memberikan tanggapan dan penjelasan terkait KEK dan Perda PT Sulut membangun.

“sebelumnya saya sudah sampaikan salah satu syarat dibentuknya KEK adalah Daerah harus memiliki perusahan sah milik daerah, secarah umum tujuan pembentukkan BUMD PT. Sulut Membangun untuk memberikan sumbangsi kepada perekonomian daerah dan penerimaan kas daerah,” ujar Sarundajang.

Dijelaskannya juga, jalan tol yang akan dibangun juga akan menyertai perusahan daerah, jadi keuntungan perusahan daerah baik KEK maupun jalan tol luar biasa.
Dengan penyampaian Gubernur Sulut rapat ditutup oleh Wakil Ketua yang memimpin rapat tersebut yaitu Wakil Ketua DPRD Sulut Arthur Kotambunan. Perlu diketahui rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulut SH Sarundajang, jajaran SKPD Pemprov Sulut, Muspida dan para undangan. (man)

“Itu memberikan masukan pendapatan daerah yang cukup besar kepada daerah, kalau dihitung melebih pendapatan retribusi daerah yang selama ini kita kelola. Dengan itu perusahan daerah otomatis perusahan itu yang harus mencari keuntungan untuk fungsi pelayanan umum,” ucapnya.(man)