Iklan

August 7, 2015, 09:28 WIB
Last Updated 2015-08-17T16:39:43Z
Advetorial

Paripurna Deprov Dalam Rangka Penyampaian KUA PPAS APBD 2016 dan KUA PPAS APBDP 2015

WAKIL Gubernur  Sulawesi Utara, DR. Djouhari Kansil,  Selasa (4/8) telah menyampaikan KUA dan PPAS APBD 2016 serta penyampaian KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2015. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2016 masih mengacu pada perhitungan pendapatan dan belanja tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan belum adanya visi misi gubernur dan wakil gubernur dan RPJMD 2016-2020. Disamping itu belum diterbitkannya peraturan menteri keuangan terkait penetapan DAU, DAK, dan bagi hasil pajak.

Pemerintah Provinsi juga telah menetapkan target ekonomi makro 2016. Dimana untuk tingkat pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai angka 6,5%. Penurunan angka kemiskinan ditargetkan menjadi 7,75 %, tingkat pengangguran sebesar 7,5 % dan inflasi pada angka 4,5 %. 

Kansil  mengakui, semuanya ini telah disenergiskan dengan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2016. Dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 2005-2025 yang disingkronkan dengan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2016, serta rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019.
Termasuk didalamnya Asumsi Ekonomi Makro Nasional 2016. Dimana untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8  penduduk miskin sebesar 9-10%. Tingkat penangguran sebesar 5,2-5,5% dan inflasi sebesar 3-5%.
Dalam sambutannya juga, Sarundajang menyatakan, pemerintah daerah telah menetapkan 8 program prioritas pembangunan Sulut tahun 2016. Yaitu pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar, terutama sanitasi dan air bersih. Pencapaian MDGs (Pendidikan, Kesehatan dan Sosial). 

Adaptasi perubahan iklim, pelestarian hutan dan lingkungan hidup. Pemantapan ketahanan pangan (beras dan daging sapi). Pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil. Pengembangan industri pariwisata dan peningkatan mice serta pelestarian budaya lokal. Peningkatan iklim investasi ekonomi lokal dan kreatif. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun subtansi kebijakan pendapatan dan belanja tahun 2016. Kebijakan pendapatan  total pendapatan direncanakan Rp.2,557.555.499.000, Pendapatan Asli Daerah Rp.1.028.490.800.000, Dana Perimbangan Rp.1.191.740.699.000. Lain-lain pendapatan daerah Rp.337.324.000.000. Kebijakan belanja, Total belanja tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.2.551.586.668.771.(***)