Jurnal,Manado
– Sangat disayangkan oleh petugas penyelenggara add hoc, yakni PPK, PPS dan KKP.
Pasalnya, hingga saat ini nasib mereka tidak jelas padahal mereka yang telah
menyukseskan Pilkada Manado susulan, 17 Februari belum lama ini. Dan kuat
dugaan jika Penjabat Walikota Manado Royke Roring sengaja mempermainkan honor
mereka yang belum terbayarkan meski surat edaran berkop Pemkot Manado yang
diterima KPU dan diteruskan kepada PPK, PPS dan KPPS tanggal 15 Februari silam
ditulis bahwa pemerintah baru akan mencarikan dana hibah (pergeseran) pada
tanggal 22 sampai 23 Februari.
“Sampai
sekarang hak kami belum dibayarkan. Padahal yang kami kerjakan ini program
nasional,” tegas Juliana Sukimin, juru bicara PPK se-Kota Manado.
Sabtu
(27/2) sore kemarin, sejumlah petugas PPK telah mengggelar pertemuan. Mereka
membahas beberapa langkah akan diambil demi memperjuangkan hak mereka. Termasuk
rencana demo besar-besar ribuan petugas penyelenggaraan add hoc ke Pemkot dan
DPRD Manado.
“Kami
seperti dipermainkan, Penjabat Walikota Manado harus bertanggungjawab dengan
semua ini dan jangan kebanyakan berangkat ke luar kota untuk mencari alasan
supaya tidak menandatangani dana pergeseran. Jangan membodohi rakyat sendiri,”
tambah Juliana, ketua PPK Sario ini didampingi Anggriany (PPK Singgkil),
Marlene Kotambunan (PPK Pal Dua), Marcella Supit (PPK Wenang), Deasy Roring
(PPK Mapanget), Donny Wehantouw (PPK Sario) dan lainnya
Menurut
Juliana, akibat perbuatan Pemkot ini, PPK se-Kota Manado merasa tersandera
karena setiap hari PPS dan KPPS memertanyakan dana honornya kepada mereka.
Sampai-sampai
PPS dan KPPS menuduh PPK diduga telah menggelapkan dana tersebut.
“Kami
minta supaya ada kejelasan. Kami akan turun dengan ribuan massa pada pekan ini
dan kami harap Roy Roring berada di tempat untuk menerima aksi kami,” sembur
Juliana.(tim)