Jurnal,Ratahan - Pembebanan tagihan PLN yang mencapai ratusan juta rupiah yang dibayarkan Pemerintah Daerah Minahasa Tenggara (Mitra) patut dipertanyakan.
Bupati Mitra James Sumendap SH mengungkapkan, dengan biaya sekitar Rp 300 juta selama 5 bulan dari tagihan PLN tanpa data yang resmi pasti ada kecurigaan.“Pihak PLN harus menujukan data tagihan yang kami minta," ungkapnya.
Sumendap menjelaskan, pihak PLN sendiri hinga saat ini tidak berani memberikan data.
"Ini sudah Jelas ada dugaan penyimpangan luar biasa dan merugikan negara,” ujarnya.
Untuk itu dirinya meminta agar DPRD Mitra memangil PLN untuk hearing supaya ada kejelasan.
"Hearing tersebut demi mencari kebenaran tentang tagihan, apalagi pihak PLN tidak koperatif menyampaikan data tagihan, Saya minta permohonan ke DPRD, untuk merekomendasikan saya melakukan audit investigasi,” tegas Sumendap.(hari)
