Header Ads

Berdebat Bahas Ranperda BUMD. Akhirnya 'Terbang' Juga untuk Konsultasi


Suasana RDP Pansus BUMD dan Eksekutif.

Jurnal, Manado – Dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pihak pansus dan eksekutif hingga  Senin (20/06/2016)siang, belum ada kata sepakat. Salah satu penyebabnya ditolaknya unsur DPRD dalam pemilihan direksi untuk perusahan milik BUMD.


"Alasannya apa? Mengapa unsur dewan tidak bisa terlibat dalam pemilihan direksi, sedangkan tim ahli bisa. Kita harus memperjelas hal tersebut," tukas anggota fraksi PDIP ini, Boy Tumiwa.


Hal lain juga ditanyakan Netty Angnes Pantouw.
"Apakah nantinya, perda BUMD ini saat dilapangan takutnya akan memonopoli setiap bisnis, dan yang saya ingin tanyakan bidang bisnis apa saja yang akan masuk dalam BUMD?" Tanya kader Demokrat ini.


Sementara, Asisten II Sanny Parengkuan, mengatakan, perda BUMD ini akan ada sambungan perda BUMD jilid dua dan seterusnya.

"Kalo untuk monopoli saya kira itu tidak akan terjadi, tapi untuk ranperda BUMD ini akan fokus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), nanti jika akan diperlebar pada bidang usaha lainnya akan di buat perda BUMD bagian kedua dan seterusnya, BUMD ini akan membentuk perusahan yakni PT, sedangkan aturan undang-undang tentang PT, persoalan bisnis plan itu harus lewat RUPS," jelas Parengkuan.

Pernyataan Parengkuan mendapat reaksi keras dari Masengi.


"Kalo begitu, bisa-bisa ini akan jadi seperti Bank Sulut, kita yang memberi modal lewat APBD tapi kenyataannya kita tidak bisa bersentuhan langsung" tegas Masengi.

Ketua pansus BUMD Teddy Kumaat, yang saat itu memimpin rapat menyatakan kesimpuan agar kembali menggagendakan untuk konsultasi ke kementrian,

"Saya kira agar hal-hal ini tidak semakin jauh melebar, bagaimana jika yang menjadi pertanyaan dari pak Boy, pak Eddy dan ibu Netty kita konsultasikan ke kementrian, kita coba saja agendakan dalam waktu dekat ini" tutur Kumaat.


Dalam pantauan JurnalManado.com, seluruh anggota pansus BUMD pun langsung mengiyakan usalan Kumaat untuk terbang konsultasi ke kementrian di Jakarta.(bin)

No comments

Powered by Blogger.