Jurnal, Manado- Tanggal 1 sebagai hari peringatan lahirnya Pancasila. Dasar negara Indonesia yang wajib dijadikan cermin membangun dan tali silaturahmi antar daerah. Namun demikian, ada pendapat mengatakan bahwa momentum evoria 1 Juni harus tinjau kembali TAP MPR Nomor 25 Tahun 1966.
Seperti yang dikatakan Max Siso, Pratisi Politik di Sulut. Menurutnya, tindakan tersebut mencegah terjadi adanya tafsiran yang beragam. “Pidato Soekarno harus dijadikan rujukan naskah akademik didalam pembahasan Pancasila dan pendalamannya,” ujar Siso kepada sejumlah wartawan, Rabu (01/6/2016) di ruang Komisi 2 DPRD Sulut.
Dikatakan pula olehnya, konstruksi hukum ketatanegaraan Indonesia bergeser jadi lain. “Contohnya fraksi utusan daerah, sampai hari ini masih mencari bentuk. Padahal didalam konstruksi negara yang dibangan atas dasar Pancasila, utusan daerah itu perwakilan dari netif yang suatu ketika akan terjadi gerakan septarianis yang sangat kental. Kalau muncul gerakan tersebut pastinya tidak dapat dihindari munculnya gerakan sparatif,” terang Siso.
Untuk itu, dalam mengembalikan semangat Pancasila pada keasliannya dalam konteks ke Bhineka Tunggal Ika harus terus bersatu. “Satu dalam cita-cita dan pengharapan,” tukas dia.
Intinya, terang Siso Pancasila tersebut bersumber dari Presiden RI pertama, Soekarno. “Itu naskah akademik,” pungkas mantan Anggota DPRD Sulut ini.(bin)