Jurnal, Manado-Meski pemilihan legislatif masih jauh, namun Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Utara (Sulut) sudah mulai mempersiapkan diri dengan menginstruksikan kader partai berlambang pohon beringin ini untuk melakukan inventarisir kandidat. Mekanisme pembobotan dinilai jadi penentu kualitas calon.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar, Eddyson Masengi mengakui, kesiapan di Pileg nanti pihaknya belum memiliki petunjuk pelaksanaan (Juklak). Meski demikian mekanisme pembobotan nampaknya masih seperti dulu. “Jadi ini belum Juklak baru sekedar info-info. Jadi, persyaratannya kan seperti prestasi di masyarakat, dedikasi, loyalitas, disiplin, itu perysaratan-persyaratan,” ungkap Masengi, kepada sejumlah awak media Kamis (27/4), di ruang kerjanya.
Kepada awak media Masengi menjelaskan, Pileg nanti dimulai 17 April maka enam bulan ke depan tahapannya sudah akan diproses. “Makanya kepada pengurus partai kami sudah sampaikan agar sudah bisa menginventarisir kader-kader yang tentu memenuhi syarat. Baik secara khusus dan umum. Khusus di partai dan umum itu sesuai undang-undang yang berlaku,” sambung Masengi.
Mekanismenya nanti mengikuti tahapan 5, 3, 2 dan terakhir 1. Misalnya tahap pertama dalam satu daerah pemilihan (Dapil) disediakan enam kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota maka akan dikalikan 5 menjadi 30 nama yang dijaring dari desa/kelurahan dan kecamatan. “Setelah 30 nama itu jadi dengan segala persyaratan, kemudian diinventarisir DPD 2 ke 18 nama atau 3x6. Selanjutnya 12 atau 2x6. Di titik 12 nama ini sudah kewenangan provinsi. Ketika dia akan dibuat 6, itu sudah kewenangan DPP (Dewan Pimpinan Pusat),” ucap Masengi.
“Ini dilakukan dengan rapat-rapat di kecamatan. Tapi bilamana di daerah itu setelah diinventarisir tidak ada nama maka kita tidak bisa berbuat apa-apa,” sambung wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara itu.
Terpisah, hal serupa dikatakan Wakil Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulut, Raski Mokodompit. Menurutnya, nama-nama tersebut diusulkan mulai dari tingkat kecamatan kemudian dibawa sampai ke provinsi bahkan pimpinan pusat. “Jadi itu kan dari pengurus di kecamatan. Mereka yang menjaring. Kemudian ke dibawa sampai ke provinsi dan DPP,” ucap Mokodompit. (bin)