Penyandang Disabilitas Punya Hak Yang Sama

KPU Harus Sediakan Kemudahan Akses

Jurnal, Manado- Tidak bisa dipungkiri selama ajang pemilihan baik pemilihan kepala daerah (Pilkada) ataupun pemilihan legislatif (Pileg) selama ini belum bisa dikatakan kesiapan 100 persen. Pasalnya, masih banyak keluhan masyarakat terutama dari penyandang Disabilitas (penyandang cacat) yang punya hak pilih.

Seperti dikatakan Chaenny Wahani,SPd, warga Kelurahan Matani 2 Kota Tomohon, pelaksanaan pilkada belum bisa memberikan kemudahan akses bagi penyandang Disabilitas. Alasannya, letak tempat pemilihan suara (TPS) masih sulit dijangkau para penyandang cacat.

"Kemudahan untuk menjangkau TPS tidak ada. Padahal, kalau ada itu sangat membantu kami. Kami tidak harus bergantung pada orang lain," tutur sarjana pendidikan ini saat diwawancarai awak media, Senin (15/5) di kegiatan panduan media untuk pemberitaan pemilu akses yang diselenggarahkan di Hotel Arya Duta Manado.


Lanjut Wahani, bukan hanya akses TPS yang jadi kendala. Bahkan, sebelum pemilihan tekanan psikologi pun sudah dirasakan.

"Ada intimidasi dari lingkungan sekitar paslon (pasangan calon) yang ada. Padahal, peraturan pemerintah itu bersifat luber, tapi kenyataan tidak. Kami harus mengikuti ajakan keluarga atau kerabat," terang dia.

Disamping itu, diskriminatif juga dirasakan para penyandang Disabilitas seperti keikutsertaan dalam rapat Musrembang.

"Kami juga perlu tahu," singkat dia.

Dan yang paling memiriskan lagi tambah Wahani, lapangan kerja untuk penyandang disabilitas belum diperhatikan pemerintah.

"Saya saja seorang sarjana pendidikan lebih memilih jadi tukang pijat. Soalnya, bila pun ada gaji yang diberikan tidak memadai. Honor saja cuman diberikan gaji 500 ribu per bulan. Bahkan, pernah ada bank yang buka lowongan untuk penyandang cacat tapi hingga kini tidak di panggil-panggil cuma di tes aja. Pemerintah bisa mempelajari undang undang nomor 8 tahun 2016 tentang disabilatas dan ketenaga kerjaan," pungkas Wakil Ketua 2 Pertuni Sulut.(bin)