Sidang Paripurna. Angouw dan Dondokambey Sepakat Bahas KUA - PPAS 2018

Gubernur Sulut Olly Dondokambey Saat Memberikan Sambutan Pada Paripurna

Jurnal,Manado – DPRD Sulut, Rabu (1/11) kembali menggelar Sidang Paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA – PPAS APBD Sulut TA 2018.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, didampingi Wakil Ketua Marthen Manoppo, Stevanus Vreeke Runtu,dan Wenny Lumentut.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan, substansi dari KUA-PPAS dibagi menjadi tiga bagian yakni, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Ketua DPRD Sulut Andre Angouw Saat Memimpin Jalannya Sidang

"Substansinya dibagi menjadi 3 bagian yaitu, kebijakan pendapatan, kebijakan belanjan, dan kebijakan pembiayaan daerah ketiga bagian tersebut diletakan dalam dasar visi pembangunan daerah yakni, berdikari dalam bidang ekonomi , berdaulat dalam politik serta berkepribadian dalam budaya,"terangnya. Sembari mengatakan, dengan tetap memperhatikan isu-isu strategis 

Ketua DPRD Sulut Saat Menandatangani Nota Kesepakatan KUA - PPAS

pembangunan daerah seperti pengembangan pariwisata dan iklim investasi yang kundusif serta kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing melalui pendidikan dan kesehatan pengembangan kawasan pembangunan ekonomi, serta pertumbuhan baru kawasan ekonomi khusus dan ketahanan pangan, serta mempertimbangkan isu-isu startegis pembangunan daerah.

Gubernur Menandatangani Nota Kesepakatan KUA - PPAS

"Maka tema RKPD tahun 2018 meningkatakan kualitas SDM yang berkpribadian memalui percepatan pembangunan dan infrastruktur perhubungan menuju sulut yang berdaya saing, karena itu terdapat 10 prioritas pembangunan sulut tahun 2018,".

Berikut 10 Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 yakni,

1.    Penanggulangan Kemiskinan.

2.     Pembangunan Pendidikan

3.    Pembangunan Kesehatan

4.    revolusi mental dan reformasi birokrasi

5.    Infrastruktur dan pembangunan wilayah

6.     Kedulatan Pangan

7.    Trantibmas

8.    Peningkatan daya saing investasi

9.    Pembangunan Pariwisata

10.    Pengelolaan bencana dan mitigasi iklim