 |
| foto bersama usai penandatangan LHP |
Setelah memenuhi ketentuan Undang-undang, BPK RI menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun anggaran (TA) 2012 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sulut yang dilaksanakan di ruang sidang paripurna, Selasa (02/07) kemarin.
 |
| Ketua DPRD Sulut saat menandatangani LHP |
Dalam LHP yang diserahkan kepada DPRD Sulut dan Pemprov Sulut, BPK-RI menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi utara Tahun 2012.
 |
| Penyerahan LHP oleh perwakilan BPK kepada Ketua DPRD Sulut |
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, Meiva Salindeho lintang mengatakan jika perolehan predikat WTP yang diperoleh merupakan hasil kerja keras dan sinergitas pihak Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulut dalam pengelolaan keuangan.
“Ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi kita semua. Diharapkan akan terus berkelanjutan,” ujar Meiva.
 |
| Gubernur Sulut, Sinyo Hari Sarundajang saat menandatangani LHP |
Sementara itu Gubernur Sulut, Sinyo Hari Sarundajang mengatakan jika hasil ini tak lepas dari fungsi control dewan dan juga pers sehingga WTP dapat disandang. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya diberikan kepada DPRD Sulut karena telah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.
 |
| Penyerahan LHP kepada Gubernur Sulut |
“Saya berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada dewan dalam menajlankan fungsi control dan pengawasan sehingga WTP dapat diraih. Bwegitu juga seluruh SKPD yang telah menjalankan tugas dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu pemerintah dalam menjalankan tugas mereka (pemerintah) dengan baik,” tutur Sarundajang.(man)
