
![]() |
Bersama kepala daerah lainnya |
Jurnal,Manado - Sangat disayangkan oleh Walikota Dr. G.S.
Vicky Lumentut, dan Wakil Walikota, Dr. Harley A.B. Mangindaan.
Pasalnya,
setelah banjir pujian dari Tim Penilai Adipura sebagai kota yang cepat
melaksanakan recovery terhadap kebersihan kota beberapa waktu lalu, kini
Pemerintah Kota Manado (Pemkot) menempati
posisi terendah dalam Survey Integritas Layanan Publik yang dilaksanakan oleh
SIPS-CIDA-KPK tahun 2013.
Mendengar
hasil survey tersebut membuat orang nomor satu di Kota Manado kecewa.
"Kota
Manado sebagai ibukota provinsi, seharusnya menjadi percontohan bagi daerah
lain dalam memaksimalkan pelayanan publik. Saya tidak menduga kalau hasil
surveynya menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dibanding survey serupa
tahun 2011.
Terkait dengan layanan adminsitrasi kependudukan, saya akan
mempertimbangkan untuk penyerahan sebagian wewenang kepada aparat di Kecamatan,
supaya lebih mudah dan dekat dengan masyarakat yang membutuhkan,” paparnya.
Ia
dengan tegas berjanji akan membenahi sistim penataan birokrasi di Pemerintah
Kota Manado untuk peningkatan layanan public.
"Prinsipnya
SKPD, baik pimpinan dan stafnya harus dibenahi. Saya dan Wakil Walikota akan
segera melaksanakannya sesegera mungkin,” tegas Lumentut.
Sebelumnya
dari hasil survey yang dilaksanakan periode Oktober-November 2013 ini, Kota
Manado dipublikasikan oleh Tim Konsultan SIPS CIDA KPK pada agenda Rapat
Koordinasi yang dilaksanakan di Auditorium KPK Jalan Rasuna Said Jakarta, Senin
12 Mei 2014, diantaranya adalah tidak
diumumkannya jangka waktu layanan dan biaya yang diperlukan, serta tingginya
angka calo dan permintaan biaya di luar biaya resmi oleh petugas layanan.
SIPS
CIDA sendiri melakukan survey terhadap tiga unit layanan yaitu Layanan
Administrasi Kependudukan, Perizinan, dan Pengadaan Barang dan Jasa.(luq)