Iklan

May 13, 2014, 04:30 WIB
Last Updated 2014-05-12T22:13:15Z
Manado

Karena Calo dan Uang Pelicin, Pemkot berada di nomor paling Buncit dalam sistim Pelayanan Publik

Bersama kepala daerah lainnya
Jurnal,Manado  - Sangat disayangkan oleh Walikota Dr. G.S. Vicky Lumentut, dan Wakil Walikota, Dr. Harley A.B. Mangindaan. 

Pasalnya, setelah banjir pujian dari Tim Penilai Adipura sebagai kota yang cepat melaksanakan recovery terhadap kebersihan kota beberapa waktu lalu, kini Pemerintah Kota Manado (Pemkot)  menempati posisi terendah dalam Survey Integritas Layanan Publik yang dilaksanakan oleh SIPS-CIDA-KPK tahun 2013.

Mendengar hasil survey tersebut membuat orang nomor satu di Kota Manado kecewa.

"Kota Manado sebagai ibukota provinsi, seharusnya menjadi percontohan bagi daerah lain dalam memaksimalkan pelayanan publik. Saya tidak menduga kalau hasil surveynya menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dibanding survey serupa tahun 2011. 

Terkait dengan layanan adminsitrasi kependudukan, saya akan mempertimbangkan untuk penyerahan sebagian wewenang kepada aparat di Kecamatan, supaya lebih mudah dan dekat dengan masyarakat yang membutuhkan,” paparnya.

Ia dengan tegas berjanji akan membenahi sistim penataan birokrasi di Pemerintah Kota Manado untuk peningkatan layanan public.

"Prinsipnya SKPD, baik pimpinan dan stafnya harus dibenahi. Saya dan Wakil Walikota akan segera melaksanakannya sesegera mungkin,” tegas Lumentut.

Sebelumnya dari hasil survey yang dilaksanakan periode Oktober-November 2013 ini, Kota Manado dipublikasikan oleh Tim Konsultan SIPS CIDA KPK pada agenda Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di Auditorium KPK Jalan Rasuna Said Jakarta, Senin 12 Mei 2014, diantaranya adalah  tidak diumumkannya jangka waktu layanan dan biaya yang diperlukan, serta tingginya angka calo dan permintaan biaya di luar biaya resmi oleh petugas layanan.


SIPS CIDA sendiri melakukan survey terhadap tiga unit layanan yaitu Layanan Administrasi Kependudukan, Perizinan, dan Pengadaan Barang dan Jasa.(luq)